Open Spamhaus.org

Type your IP public, and click Look up

Click link under IP Block by PBL (block list)

If you understand this page please click Remove IP from PBL


Before removing an IP address from the PBL database you must understand this:

THE PBL IS NOT A BLACKLIST. You are not blacklisted for spamming or for anything you have done. The PBL is simply a list of ALL of the world’s end-user broadband IP space, i.e: IP space normally assigned to broadband/ADSL customers. It is perfectly normal for dynamic IP addresses (DSL, DHCP, cable, dialup) to be listed on the PBL. In fact all IP addresses in the world which are not designated mail server machines *should be* on the PBL.

The PBL does not prevent you sending email unless your email program is not authenticating properly when it connects to your ISP or company’s mail server. This can happen if you have forgotten to turn on ‘Authentication’ in your ‘outgoing mail’ account settings, or if the username/password your email program is giving to your outgoing mail server is wrong.

If you are using a normal email program, such as Outlook, Entourage, Thunderbird, Apple Mail, and you are being blocked by a Spamhaus PBL listing when you try to send email, the reason is simply that YOU NEED TO TURN ON ‘SMTP AUTHENTICATION’ in your email program’s account settings.

If you sure about above warning, do it by check I have read and I have understood and click Remove IP from PBL

Complete above form by your guarantee and click Submit
And check your email for next step to confirmation.
Good Luck and Attention please.

Susno: mas Syahril, kok gitu sih caranya? kan kasihan negeri kita mas!…

Syahril: gak apa2 toh dik… aku kan cuma mbantu orang2 yg kesulitan masalah hukum… toh bukan aku atau kamu to dik yg mbayarin penegak hukum… mereka sendiri yg mau mbayarin lah wong mereka punya duit mau bagi2 sama penegak hukum, biar saja to dik Susno… loh.. kok aku jadi masuk tahanan…? kamu sih dik susno … mau ngomong2 ginian gak gak rembukan dulu karo aku… nek ngono (kalo gitu) kita masuk tahnan bareng2 aja yuk…. trus kita istirahat di tahanan (tahanan kita kan lain)… biar orang2 pada bingung (penegak hukum sama komisi III dpr) pada ngurusin kasus ini.

Susno: tapi kan kasihan to mas syahril, mereka cape2 ngabisin anggaran (uang pajak + utang) buat ngurusin ginian…. aku gak mau tanggung jawab deh mas soal iki… aku isin karo anak cucuku….

Syahril: ora popo to dik susno, aku wis pengalaman mulai jamane mas harto ndisik loh… iki mung bagian dari sejarah….. mengko rakyat karo anggota dpr wis iso pinter dewe… kan saiki ra koyo ndisik, saiki wis bebas ngomong toh… dadi mengko sing bener opo ora kan iso ketok dewe (yang salah pasti keliahatan).

Susno: yoh … wis lah mas syahri…. terserah sampeyan sing wis pengalaman…. aku tak manut wae di kon istirahat neng tahanan aku yo manut… abis arep ngopo yo… arep ngotot yo tetep kalah karo sing kuwoso. yo….

Syahril: yo… ngono to…. dik susno… awake dewe istirahat wae neng tahanan…. aku wis kesel… arep leren wae.

http://www.asmari.co.cc/2010/04/masa-susno-kalah-terhormat-dibanding.html

Susno , “kalah terhormat” dengan Gayus Tambun(kegemukan uang korupsi)an
Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik
Selasa, 13 April 2010 | 12:36 WIB
Para aktivis Satgas Pandawa menyesalkan tindakan penangkapan mantan Kabareskrim Komjen (Pol) Susno Duadji oleh Propam Mabes Polri di Bandara Soekarno-Hatta, Senin (12/4/2010) malam. Selain itu, tindakan tersebut seperti dipaksakan atas alasan pelanggaran etika dan disiplin anggota Polri.

Hal ini disampaikan oleh John Mempi, salah satu aktivis Satgas Pandawa di Doekoen Cafe, Selasa ini. “Kami menyesalkan kejadian kemarin, Susno Duadji dinyatakan melanggar etika. Karena melanggar, sekarang Susno ditangkap di kamar mandi. Itu tidak beretika. Polisi enggak bermartabat itu. Masa, jenderal bintang tiga ditangkap di depan kamar mandi oleh kombes,” tuturnya dalam keterangan pers dan konsolidasi Solidaritas untuk Susno.

John mencoba membandingkan “kisah” penangkapan tersangka mafia pajak Gayus Tambunan yang ditangkap dengan pendekatan yang lebih lembut, yaitu dijemput oleh Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

Sementara itu, aktivis lainnya, Dita Indah Sari, mengatakan bahwa Polri terkesan hanya menjaga nama baik korpsnya dalam drama gagah berani penangkapan Susno. Polri terlihat cepat menangkap Susno, tetapi lambat dalam menindaklanjuti testimoni Susno di depan Komisi III DPR RI pekan lalu.

“Itu kan belum disentuh dan didalami oleh Polri. Tapi kalau ada pelanggaran etika, Polri dengan gagah langsung mengejar Susno ke bandara dan menangkapnya di depan pintu kamar mandi,” ungkapnya.

Dita menagih janji Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri yang menyatakan akan mengusut mafia kasus di tubuh Polri, seperti yang diungkap Susno. Dita yakin, Kapolri pasti mengetahui rencana penangkapan itu. “Kami tuntut Bambang Hendarso memberi klarifikasi atas penangkapan ini karena ini tak mungkin tak berhubungan dengan testimoni Susno di Komisi III,” tegasnya.

http://www.detiknews.com/read/2010/04/14/183831/1338416/10/susno-bantah-nikmati-duit-dari-sj

Susno Bantah Nikmati Duit dari SJ
Didi Syafirdi – detikNews
Jakarta – Dalam pemeriksaan di Mabes Polri, Sjahril Johan menyebut ada aliran dana ke perwira tingggi Polri. Mantan Kabeskrim Komjen Pol Susno Duadji pun membantah menerima uang dari Sjahril.

“Saya kan yang membongkar, yang mengungkap kasus ini. Kalau saya terlibat, saya bodoh sekali. Ini yang namanya rekayasa, saya ungkap justru saya dituduh terlibat,” ujar Susno di kediamannya, Puri Cinere, Depok, Rabu (14/4/2010).

Susno menjelaskan, ia sejak lama melihat Sjahril Johan ‘bermain’ di Bareskrim. Susno pun memanggil Dir II Brigjen Pol Edmond Ilyas.

“Ternyata setelah saya turun, kasus ini dimainkan. Itulah dasar saya menuduh SJ bermain. Saya tahu dia sudah siapkan sejumlah uang,” tegas Susno.

Susno tidak menampik kenal dengan SJ. Tetapi jika dikatakan hubungan dirinya dengan SJ seperti kakak dan adik, Susno menyebut hal itu terlalu dilebih-lebihkan.

“Siapa tidak kenal dengan SJ? Semua juga kenal. Hanya pas kemarin saya munculkan namanya, tapi semua takut menyebutnya,” pungkas Susno.

Mengapa menggunakan Jaringan
- Pola pikir dari “Sama-sama kerja” menjadi “kerja sama”
- Keterbatasan kapasitas sarana dan prasarana
- Tingkat pergerakan data yang semakin meningkat
- Kebutuhan Informasi dan Komunikasi antar pengguna

Keamanan data dalam Jaringan

* Simpan file utama di komputer lokal.
* Simpan file yang digunakan bersama-sama dalam jaringan
* Sharing file di komputer lokal yang akan digunakan dalam jaringan dengan menggunakan password agar hanya dapat dibuka oleh yang mendapat hak
* Jangan men-sharing file sistem yang ada dalam komputer (misal: C:\ , C:\Windows , C:\Program Files , dan yang sejenis.)
* Lakukan sharing hanya folder data yang diperlukan (misal: C:\Data , C:\My Documents , D:\ , D:\Data , dan yang sejenis.)
* Berikan password untuk file-file data yang perlu diamankan (Word, Excel, Powerpoint, Acrobat, dsb)

Melihat Topologi Jaringan Optik – UTP – Wireless

Mau lihat PDF? (827kb)

Mau download Presentasi? (1.187kb)

setelah ada pengembangan, maka jaringan P4TK Bispar, menjadi seperti berikut, termsuk sampai ke Balai Peni, Wisma2 dengan menggunakan bantuan wireless dari Wisma Nusantara ke Wisma Nusa Dua dan dari Wisma Samudera ke Wisma Nusa Indah.

Hal senada juga sedang dilakukan oleh Susno Duadji yang tengah mati-matian berusaha menunjukkan keganjilan yang ada di tubuh Polri. Bahkan Susno Duadji sampai rela mengorbankan pekerjaannya (bahkan mungkin diri dan keluarganya) demi membongkar virus Markus yang telah menginveksi institusi penegak hukum.
Mampukah sang pejuang keadilan (kebijakan) melawan sebuah institusi besar yang dari dulu telah terkenal sebagai institusi penegak hukum yang dianggap suci dari segala kekotoran (virus). Tentunya hanya pribadi yang ikhlas juga yang mampu membuktikannya tentunya dengan bantuan masyarakat peduli hukum yang tidak ditunggangi kepentingan pribadi dan kelompok, namun menginginkan kejelasan dan kebenaran hanya dari rahmat Yang Maha Kuasa, tapi bukannya yang maha kuasa yang ada di setiap institusi (yang biasanya punya kepentingan tidak tulus).

Kita perhatikan keinginan presiden SBY dalam menegakkan hukum, sampai-sampai mengorbankan besannya sekaligus mertua dari anaknya, walaupun sang besan tentunya tidak salah sendirian, tapi pasti ada kesalahan sistem (yang terisnveksi virus rakus/memperkaya diri) yang akibatnya mengorbankan seseorang.
Jangan sampai hal-hal tersebut diatas semakin banyak terjadi dan mengorbankan orang per orang. Tentunya dengan menyiapkan sistem handal yang mempersempit/menutup kemungkinan terinveksi virus markus (keinginan SBY).

Kebebasan penyampaian aspirasi yang dibuka sejak jaman Gusdur hingga SBY merupakan tonggak terciptanya keadilan di negeri tercinta ini. Kita bisa bayangkan bahwa ketidak-adilan sesungguhnya sudah biasa terjadi sejak dulu, namun tidak banyak sumber berita yang berani mengungkapkan. Bayangkan juga dengan terbukanya informasi ini, semakin menunjukkan banyaknya virus-virus mavia keadilan yang menginveksi institusi hukum, secara perlahan terkuak dan akan terbukti, walaupun tentunya memakan korban dengan mempertaruhkan nama baik sebuah institusi hukum.

Namun sebagaimana kita tahu bahwa SBY tidak seberani Gusdur. Tentu kita ketahui, bahwa Gusdur seorang pluralis yang membela minoritas, sedangkan SBY seorang negarawan yang banyak menggunakan strategi dalam mengelola pemerintahan.

Kalo Gusdur jengkel, makan DPR disebut sebagai taman kanak-kanak (mungkin kini PAUD). Sedangkan SBY jika jengkel dengan tak berfungsinya institusi hukum, bukan dengan membubarkan atau mengkerdilkan institusi hukum, tetapi ditangggapi dengan membuat Watimpres, kemudian membuat Satgas Mafia Hukum untuk mengetahui sesungguhnya ada dimana penyakit yang sedang mengganggu institusi hukum yang ada. Ini tentu sebuah langkah yang berhati-hati, karena tidak mudah membubarkan institusi hukum yang telah sesuai dengan aturan namun tidak mampu menunjukkan fungsi aturan, hanya karena terinfeksi virus mafia hukum.

Perjuangan ini memang bukan pekerjaan ringan, karena telah menjangkiti lembaga secara merata (jaman dulu disebut korupsi berjama
ah). Wah gawat kalau begini jadinya, istilah jama’ah itu biasanya digunakan untuk berbuat kebaikan, tapi bisa juga digunakan oleh pejuang kejahatan (virus rakus bin markus). Namun kesulitan ini tidak boleh ditanggapi dengan emosi apalagi dengan cara teroris, karena sesungguhnya perjuangan itu harus dengan ikhlas dan sabar, karen ini semua adalah ujian, untuk mengetahui siapakan diantara hamba (pribadi) yang tulus dalam memperjuagkan anjuran kebaikan dan larangan kejahatan, sebagaimana yang semua kitab-kitab agama melakukannya.

Tetapi kenapa banyak orang beragama melakukan juga kejahatan?. Ini tentu tidak bisa kita menyalahkan agamanya, perhatikanlah dengan teliti aqidah (keyakinan) apa yang ada didalam hatinya. Karena keyakinan itu akan mempengaruhi tingkah lakunya dalam menyikapi keadaan yang tengah berlangsung dilingkungannya.

Masing-masing harus bertindak sesuai dengan tanggung-jawab dan porsinya. Kejahatan fisik itu urusan para penegak hukum, sedangkan kejahatan non fisik (keyakinan yang memiliki kerusakan) itu dapat ditanggulangi oleh para ustad yang mampu dan ikhlas dengan dibantu oleh aturan hukum yang mendukung terciptanya kehidupan yang melindungi setiap orang secara fisik maupun mental.

Karena tugas pansus adalah penyelidikan, maka alangkah elegan jika penentuan para tersangka harus dikonfirmasi dulu ke KPK, MA, Kepolisian dan MK. Agar tidak menjadikan DPR sebagai provokator pengadilan rakyat, yang dapat memicu kerusuhan yang akhir juga akan menimbulkan kerugian akibat kerusakan fasilitas, dikarenakan libido masyarakat yang lepas kontrol sehingga menyelesaikan masalah bukan dengan argumen yang jelas dan masuk akal, namun dilakukan dengan pengrusakan, dan dapat menimbulkan korban dari sisi pendemo maupun aparat. Hal ini yang harus diwaspadai oleh para pengambil kebijakan agar tidak melukai rasa keadilan masyarakat yang diakibatkan oleh kekurangan dari sisi ekonomi maupun rasa keadilan yang bertanggungjawab secara vertikal maupun horisontal. Rasa keadilan dan kelaparan fisik maupun mental dapat mengakibatkan timbulnya sikap anarkis. Sedangkan sikap anarkir dapat muncul dari sisi pendemo maupun aparat yang tidak mampu mengedalikan emosi karena sifat kemanusiaan yang tidak sama pada setiap aparat.

Namun pertanggungjawaban politik juga tidak dapat dikesampingkan, oleh karena itu kalimat penyebutan institusi yang harus ditelusuri kebenaranya oleh para penyidi itu lebih tampak elegan daripada memvonis nama seorang pejabat yang belum dilanjutkan ke ranah hukum.

Kita dapat saksikan mana fraksi dan personil yang sembrono dan mana yang lebih mengedepankan kejelasann ketentuan hukum. Menyelidiki adalah mengumpulkan bukti, bukan menjadi penentu vonis atau yang berhak mengadili secara hukum, walaupun proses hukum juga harus tetap dikawal perjanannya akan tidak ada penyimpangan atau maksud tersembunyi (hidden agenda).

Dalam pandangan fraksi tersebut, empat dari sembilan fraksi menyebut nama Boediono dan Sri Mulyani secara eksplisit, yaitu Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, dan Fraksi Partai Hanura. Partai Golkar dan PKS adalah partai anggota koalisi pemerintahan Yudhoyono-Boediono

Budiono

Boediono, yang kini Wakil Presiden, melalui Juru Bicara dan Staf Khusus Wapres Bidang Media Massa Yopie Hidayat, mengatakan, pandangan fraksi-fraksi itu baru pandangan politik, bukan pandangan hukum. Dengan demikian, hal itu belum menyatakan kebenaran akan substansi kasus Bank Century.

”Kita meski mencatat, pandangan akhir fraksi di Pansus Bank Century itu baru pandangan di Pansus dan belum pandangan akhir dari DPR. Pandangan itu juga pandangan politik, yang belum mencari kebenaran atau kesalahan,” tutur Yopie.

Menurut Yopie, dengan melihat latar belakang politik dari setiap partai politik, tak bisa dilepaskan kepentingan politik yang mendasari fraksi dalam menyampaikan kesimpulan akhirnya. Tentang rekomendasi penegakan hukum, Yopie mengatakan, Boediono sejak awal tidak pernah menghalang-halangi proses hukum tersebut. Boediono sejak awal tidak pernah menghalang-halangi proses hukum tersebut.

Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, kebijakan yang diambilnya dalam menyelamatkan Bank Century bukanlah tindakan kriminal perbankan karena dirinya tidak memiliki hubungan istimewa dengan pemilik bank itu. Pejabat sebaiknya tak dikriminalisasi agar tak terjadi kebingungan pada pengambilan kebijakan, terutama saat kondisi krisis.

Menurut dia, tugas utama sebagai Ketua KSSK adalah mencegah krisis. Hal itu, katanya, tidak dicampuradukkan dengan orang yang berbuat kriminal perbankan. Sri Mulyani menegaskan akan mempelajari tuduhan sebagian fraksi soal adanya pelanggaran. Fraksi-fraksi tersebut diminta memperjelas bentuk pelanggarannya dan aturan yang dilanggar.

Dyah NK Makhijani

Direktur Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat BI Dyah NK Makhijani, memberikan tanggapan, Meski dapat memahami, Bank Indonesia (BI) menyesalkan sebagian besar pandangan fraksi yang mengabaikan fakta dimensi krisis yang menjadi dasar kebijakan BI dan pemerintah saat itu.Dia menegaskan, BI meyakini kebijakan-kebijakan dalam menangani Bank Century sejak merger hingga penyelamatan dan pelaksanaannya dilakukan dengan iktikad baik serta didasarkan pada pertimbangan profesional yang terbaik, dengan memerhatikan kaidah-kaidah hukum.

Sultan Hamengku Buwono X

Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X menyatakan, pandangan akhir fraksi itu perlu segera ditindaklanjuti ke jalur hukum. Ia menyatakan, pandangan akhir fraksi harus diterima sebagai keputusan politik.

Pengamat Laksamana Sukardi, misalnya, menilai bahwa kerugian yang diakibatkan krisis sejak Juli 1997 lalu itu sungguh berat untuk diperbaiki selama setahun ke depan. Sebab, dari nilai rupiah yang terdepresiasi lebih 100 persen dan anjloknya indeks saham di bursa, CEO konsultan Reform di Jakarta itu menaksir RI sudah kehilangan hampir Rp 600 triliun. “Jika kerusuhan Tasikmalaya menelan kerugian satu atau dua miliar, bayangkan betapa porak porandanya ekonomi RI dengan kerugian yang begitu besar,” ujar bekas orang kedua Lippobank ini. Jumlah ini termasuk utang luar negeri yang membengkak sekitar Rp 400 triliun.

Dengan beban begitu berat, tahun 1998 diramalkan Laksamana akan jadi tahun kebangkrutan ekonomi Indonesia. Apalagi jika pemerintah tidak segera melakukan reformasi total. Karena, dalam krisis ini, Laksamana melihat belum tampak satu pun kebijakan pemerintah yang ditujukan mengatasi merosotnya rupiah. Dan itu membuat investor asing tak percaya lagi.

Maka, pergantian Presiden RI pun belum menjamin keadaan menjadi lebih baik. Apalagi tak ada perubahan apa pun. Dan akan dilihat juga siapa nanti “jurumudi” ekonomi Indonesia. “Masyarakat investasi global akan melihat dulu apakah pemerintah berupaya menstabilkan mata uangnya. Mereka juga melihat siapa nanti tim ekonomi yang ditunjuk dalam kabinet baru,” kata Sukardi (Lihat: “Tahun 1998 Bisa Menjadi Tahun Kebangkrutan”).

Kondisi itu diperparah lagi dengan kondisi perbankan sebagai pilar ekonomi Republik yang diketahui berada dalam kondisi parah. Atas dasar itu ekonom Kwik Kian Gie melihat bahwa tahun 1998 akan menjadi tahun yang sangat sulit bagi dunia perbankan (Lihat: “Akan Tiba Resesi Akibat Over Investment yang Tak Ada Obatnya”). Penyebabnya, tingkat suku bunga tinggi, perusahaan yang punya utang akan menunggak karena suku bunga mencapai 40 persen. Usaha pun macet. Jika ada banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan ini, maka akan terjadi kredit macet. Jika jumlah kredit macetnya besar, maka bank akan jebol juga. Jadi, imbas dari krisis rupiah dan likuidasi 16 bank November 1997 lalu, akan sangat terasa pada tahun 1998 nanti.

Sejauh ini, pemerintah sudah berupaya untuk menanggulangi krisis, misalnya dengan minta penjadualan ulang utang-utang swasta yang kini besarnya 65 miliar dollar AS. Dipimpin Menkeu Mar’ie Muhammad, perjalanan ke Amerika telah dilakukan, walau sampai sekarang belum tampak hasilnya. Menurut bekas Sekjen Perbanas Thomas Suyatno, apabila usaha untuk melakukan roll over atau rescheduling tidak berjalan dengan mulus, maka situasi kita di tahun 1998 tidak sebaik tahun 1997 (Lihat: “Kolaps Tidak, Tapi Kesulitan Liquiditas Akan Terjadi“).

Yang terjadi memang krisis kepercayaan, bukan lagi krisis moneter. Karena, menurut Laksamana, nilai rupiah di atas Rp 4.000 per dollar itu sudah menunjukkan bahwa faktor non ekonomilah yang “berperan” melemahkan rupiah. Maka, obatnya, walau memang sulit, adalah reformasi total di bidang ekonomi dan politik.

Dan bekas Mendagri Rudini mengusulkan agar perombakan itu dimulai dari aparat birokrasi yang seharusnya netral. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan birokrasi itu pun akan lebih tidak memihak kelompok yang berkuasa (Lihat: “Birokrasi Harus Semakin Demokratis“). Pegawai negeri, misalnya, menurut Rudini tidak harus menjadi anggota Golkar. Dan tak harus menyalurkan aspirasinya kepada Golkar.

Adi Sasono dari Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia mengatkan bahwa agenda terpenting sekarang ini adalah pembaharuan dan perubahan. Setelah 30 tahun membangun, Indonesia menghasilkan orang-orang terdidik yang makin banyak. Dan mereka ini menghendaki sistem pemerintah pun berubah mengikuti dinamika perubahan yang ada. Adi juga melihat bahwa perubahan sistem tanpa pergantian presiden adalah “hal yang sulit dibayangkan”. “Kalau Presiden Soeharto tetap memimpin, tetap akan ada perubahan, tapi perubahan itu tidak akan mendasar,” ujar Sekretaris Umum ICMI itu (Lihat: “ICMI Tidak Tergantung Pak Harto“).

Nurcholish Madjid, pendiri kelompok pengajian modern Paramadina dan anggota dewan pakar ICMI, menilai bahwa Presiden Soeharto sudah harus turun panggung. Suksesi harus dilangsungkan untuk membenahi keadaan yang kini berlangsung. Bagi Cak Nur, yang mempertahankan Pak Harto itu punya dua alasan: punya vested interest atau takut.

Hanya dengan penggantian presidenlah ada harapan untuk perubahan. Dan tren menunjukkan, kata Cak Nur lagi, perubahan itu tidak akan datang dari parpol dan Golkar. Perubahan akan datang dari masyarakat, lewat inisiatif-inisiatif yang terus bergulir, misalnya pencalonan Amien Rais sebagai Presiden RI (Lihat: Siapa pun yang Mencalonkan Pak Harto, Masih Bermental Budak“).

Walau begitu, Amien Rais sendiri agak pesimis dengan suksesi yang akan datang. Dia melihat bahwa dukungan untuk terus mempertahankan Pak Harto masih begitu kuatnya (Lihat: “Menjadi Presiden Itu Mudah Saja. Syaratnya Itu Kejujuran“).

Akhirnya, peramal Permadi melihat bahwa tahun 1998 adalah tahun karma atau tahun kehancuran. Karena, dia melihat bahwa Pak Harto sejak 1983 terus saja mengatakan akan mundur, ingin beristirahat – dan setiap kali pula kata-katanya tak pernah diwujudkan. “Dibutuhkan ketegasan Pak Harto untuk lengser keprabon,” kata Permadi. sumber: tempo.co.id

Sikap Golkar terhadap kasus Bank Century

10 keganjilan tersebut disebutkan dalam rilis dari Fraksi Golkar, Jakarta, Kamis (28/1).

Pertama, Golkar menilai bahwa sebenarnya Bank Century sudah tidak merger, namun tetap dipaksakan. Kedua, pengawasan atas bank hasil merger tidak maksimal. Bank Indonesia seharusnya sudah memasukkan Bank Century dalam kategori Bank Dalam Pengawasan Khusus sejak Oktober 2005.

Ketiga, aturan CAR yang diubah dari 8 persen menjadi 0 persen, hanya agar Bank Century mendapatkan kucuran dana melalui skema FPJP. Keempat, bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun dilakukan dengan alasan agar tidak menimbulkan dampak sistemik jika bank ditutup. Padahal, BI tidak menggunakan ukuran-ukuran yang jelas apa yang dimaksud sistemik.

Kelima, opsi bailout melalui skema PMS oleh LPS hakikatnya menggunakan uang negara. Sebab, modal awal LPS sebesar Rp 4 triliun berasal dari APBN. Pasal 81 ayat 2 UU LPS jelas menyebutkan kekayaan LPS merupakan aset negara yang dipisahkan.

Keenam, informasi tentang kondisi CAR Bank Century tidak aktual, sehingga keputusan yang diambil tentang besaran dana untuk bailout berbeda secara tajam dari Rp 689 miliar menjadi Rp 6,7 triliun.

Ketujuh, ada kerancuan dalam dasar hukum yang digunakan untuk melakukan bailout Bank Century. Perppu JPSK yang menjadi dasar menolong Bank Century telah ditolak DPR untuk menjadi UU.

Sementara, kucuran dana tetap terjadi. Pemerintah bersikeras bahwa dasar hukum bailout adalah UU LPS. Jadi ada atau tidak ada Perppu, ditolak atau diterima, Bank Century tetap akan diselamatkan berdasarkan UU LPS.

Kedelapan, seharusnya pengucuran FPJP yang dilakukan BI kepada Bank Century sebesar Rp 689 miliar penuh dengan masalah.

Sembilan, terjadi penyalahgunaan dana FPJP justru saat Bank Century berada di bawah pengawasan khusus BI pada periode 6 November 2008, hingga dinyatakan bailout pada 20-21 November. Dana FPJP digunakan oleh pemilik Bank Century untuk menutup penyimpangan yang sebelumnya dilakukan.

Terakhir, terjadi penarikan dana oleh pihak-pihak yang mestinya masuk dalam daftar negatif BI pasca bailout. Dengan demikian berarti dana tersebut disedot dari PMS LPS, yang akhirnya membengkak menjadi Rp 6,7 triliun. [inilah.com]

Golkar tidak takut isu Reshuffle kabinet

Isu Partai Golkar akan ditendang dari koalisi pemerintahan SBY berhembus kencang. Hal ini dipicu pandangan Golkar yang menyatakan ada kejanggalan dalam bailout Bank Century. Partai berlambang beringin ini pun menyatakan kesiapannya jika hal itu terjadi.

“Kita tidak ada masalah kalau di-reshuffle. Kita sudah berulang kali tegaskan itu hak prerogatif Presiden,” kata Wakil Ketua Partai Golkar Theo Sambuaga, usai menghadiri acara Diklat Penyegaran Kader Penggerak Partai di Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/2/2010).

Theo menegaskan, Partai Golkar tidak akan bergeser dari pandangan awal mengenai kasus Century. “Apa yang diungkapkan di pandangan awal Golkar tidak akan bergeser,” katanya.

Theo menjelaskan, kasus Bank Century harus diungkap dan siapa pun yang melanggar hukum harus bertanggung jawab. “Kita harus menjalankan tugas ini sebaik-baiknya,” katanya. [detiknews.com]

Menurut surat ajuan BI untuk penguatan CAR adalah Rp. 1,7 Triyun (bukan Rp. 632 Milyar, seperti yang diajukan ke KSSK) sehingga dapat menyebabkan Sri Mulyani merasa mati berdiri!!.

Sedangkan masalah bailout Rp. 1,7 Triyun menjadi Rp. 6,7 Trilyun adalah merupakan penggabungan dari CAR Rp. 1,7 Triyun lebih + Likuiditas Rp. 4,7 Trilyun lebih = Rp. 6,5 Trilyun. Jika akhirnya menjadi Rp. 6,7 Trilyun itu merupakan pergeseran kecil saja, kata Deputi Gubernur BI Sunayoko Budi Rochadi.

Semoga kerja pansus ini tidak malah menjadi penambahan modal negara dalam rangka pengusutan dana tak jelas, juga jangan sampai mencari sapi yang hilang, akhir malah kehilangan sapi lagi untuk mengurusnya….???

Ditambah lagi dengan kehadiran sang penyebab krisis Indonesia di tahun 1997 yanga datang dengan ber-akting sebagai seorang filantropi atau penyebab krisis yang tengah mencoba bertobat.

Nasabah Century belikan pesawat untuk Presiden

Tidak hanya jualan kue. Gayatri sempat bersenandung mengungkapkan kekesalannya. “Katakan sejujurnya, apa mungkin mesti kudemo? Kalau mungkin kudemo kita harus revolusi, rakyat Indonesia bersatu!” Aksi Gayatri itu merupakan ekspresi kekesalannya karena uang yang didepositokannya sebesar Rp69 miliar hingga kini tidak diganti Bank Mutiara.

Gayatri menuding direksi Bank Mutiara telah memanipulasi penggantian uang nasabah. “Saya minta pansus agar mencarikan jalan keluar untuk mengembalikan dana nasabah yang mungkin telah masuk kantong mereka,” tandasnya. Ia juga menilai pihak Century telah memalsukan tanda tangannya sebagai tanda persetujuan pemindahan dari deposito dan reksa dana.

Seusai rapat, Gayatri kembali mengungkapkan pernyataan kontroversial. “Jika uangnya bisa kembali, kami nasabah Century akan membelikan pesawat kepresidenan, biar enggak pada ribut lagi soal pesawat,” ujarnya

Korupsi (KPK) terkait dengan ketentuan rahasia bank terungkap dalam surat balasan Mahkamah Agung (MA) kepada Gubernur BI. Masalah keraguan itu diperjelas oleh ketua MA Bagir Manan kepada wartawan ketika meninggalkan kantornya, Senin (20/12). “Karena mereka ragu-ragu,” ujar Bagir.

Keraguan BI itu, menurut Bagir, karena selama ini kerahasiaan Bank hanya boleh dilakukan dengan izin BI karena merupakan kewenangan BI, sedangkan sekarang ada pihak lain yang juga berwenang. “Pihak lain, KPK boleh, mereka hanya ragu-ragu boleh atau tidak?”kata Bagir.

Menurut Bagir, dalam surat balasan MA tertanggal 2 Desember 2004 itu hanya menegaskan bunyi UU saja. “Bahwa dalam UU, KPK itu mempunyai kewenangan memeriksa,” katanya menjelaskan. Ia juga menambahkan bahwa dalam surat tersebut MA sama sekali tidak mengeluarkan pendapat apapun.

Menurut Bagir sejak dahulu MA tidak mempunyai kewenangan dalam pemeriksaan keuangan. “Kewenangan pemeriksaan itu kewenangan BI, tidak ada urusannya dengan kami,”ujarnya.
Dalam surat tersebut MA menjelaskan bahwa sesuai pasal 12 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, dalam melaksanakan tugasnya KPK berwenang meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa. Selain itu KPK juga berwenang untuk memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.

MA dalam surat balasan itu juga menyebutkan bahwa karena Pasal 12 UU tentang KPK telah mengatur secara khusus kewenangan KPK dan dengan berpedoman pada asas bahwa ketentuan UU baru mengesampingkan UU lama maka prosedur izin membuka rahasia bank sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) dan (3) UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 42 UU Perbankan tidak berlaku bagi KPK.

Pasal 29 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang disebut tidak berlaku bagi bagi KPK itu mengatur mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim untuk meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. Selain itu juga mengatur tata cara pengajuan permintaan keterangan dan kewajiban Gubernur Bank Indonesia untuk memenuhi permintaan itu.

Eropa buka dokumen rahasia bank untuk CIA

CIA diberikan akses luas ke catatan bank dari jutaan warga Inggris di bawah rencana Uni Eropa untuk memerangi terorisme.

Perjanjian di Brussel, yang akan mulai berlaku dalam dua bulan lagi, membutuhkan 27 negara anggota Uni Eropa untuk memberikan permintaan atas informasi perbankan yang dilakukan oleh AS di bawah program pelacakan keuangan teroris.

Dalam catatan informasi yang kurang diperhatikan yang dirilis pekan lalu, mengatakan Uni Eropa telah sepakat bahwa Eropa akan dipaksa untuk melepaskan segala informasi ke CIA “sebagai suatu hal yang mendesak”. Catatan itu akan disimpan dalam database AS selama lima tahun sebelum dihapus.

Para pengecam mengatakan, sistem itu “miring” karena tidak ada pengaturan timbal balik di mana pihak berwenang di Inggris dapat dengan mudah mengakses rekening bank warga AS di Amerika.

Mereka juga mengatakan rencana untuk menyaring melalui rekening bank Uni Eropa lintas-perbatasan dan domestik dapat memberikan lebih banyak ruang lingkup intelijen AS untuk berkonsultasi rekening bank Eropa daripada yang diberikan kepada penegak hukum di Inggris atau seluruh Eropa.

Di Britania dan sebagian besar hakim Eropa harus mengesahkan pencarian tertentu setelah menerima pernyataan di bawah sumpah dari seorang perwira polisi.

Pekan ini kelompok-kelompok kebebasan sipil dan pengkampanye privasi mengatakan program pengawasan yang diperkenalkan sebagai langkah darurat pada tahun 2001 ini sedang dipaksakan pada Inggris tanpa perdebatan yang layak.

Shami Chakrabarti, Direktur Liberty, mengatakan: “Lingkup besar-besaran untuk mentransfer informasi pribadi dari Eropa ke AS sangat mengkhawatirkan, terutama dengan tidak adanya debat publik atau pengawasan parlemen baik di tingkat Uni Eropa ataupun domestik.

“Tidak ada yang mengatakan bahwa sekutu tidak boleh bekerja sama, tetapi di manakah perlindungan privasi? Mana perlindungan yudisial dalam skema sweeping seperti ini?

“Ini terlihat seperti contoh lain dari kompromi pasca 9/11 yang timpang dan kemudahan dengan yang mana langkah-langkah darurat sementara disisipkan pada kita secara permanen.”

Pejabat Kontra-terorisme AS mengatakan Program pertambangan data ini bertujuan untuk melacak transaksi dari orang yang dicurigai mempunyai hubungan dengan Al-Qaeda.

Mereka mengatakan itu membantu untuk menggagalkan plot oleh sel teror di Inggris ketika meledakkan tujuh pesawat terbang dari London ke AS pada tahun 2006.

Program keuangan teroris ‘menambang’ pelacakan ribuan transaksi dengan memilah-milah catatan dari saraf pusat dari industri perbankan global, sebuah koperasi Belgia yang dikenal sebagai Swift. Koperasi ini memutar sekitar £ 3 milyar antara bank dan lembaga keuangan lainnya setiap hari.

Menurut catatan informasi Uni Eropa, AS dapat meminta “set data umum” di bawah skema yang didasarkan pada kategori yang luas termasuk “jenis pesan yang relevan, geografi dan dianggap ancaman terorisme”.

Menembus rahasia bank (oleh pansus century) hanya untuk mengetahui kejelasan aliran uang negara, bukan untuk mendapatkan bagian dari aliran dana milik negara yang dimainkan oleh para bankir (yang bermain nakal). kalo kata temen saya, gak bisa dong dibuka semuanya (??? ntar ada yang ketahuan??? bawahan tambah bingung???)

iya dong… tim pansus century tambah bingung alias gak mudeng…. kasih tau aja semuanya ke pansus …. trus kalo gak percaya juga suruh aja tim pansus century tu jadi pejabat BI semuanya…. trus kalo ada masalah suruh tim pansus aja yang bertanggung jawab (kan lumayan mereka dapet tambahan dana selain dana pengusutan yang 2,5M …

via Facebook | Home.

ayoooo om Popop tambahin/gantiin tokoh si tukang kibul (ahli tipu)……