Home > Materi, Tugas2 > Sosialisasi PPAKN bagi P4TK Bisnis Pariwisata

Sosialisasi PPAKN bagi P4TK Bisnis Pariwisata

Tujuan Workshop:

  1. Memahami ketentuan dan proses pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.
  2. Mengimplementasikan pemahaman tersebut dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja.
  3. Memberikan masukan dan dukungan program yang layak dilaksanakan di lembaga P4TK Bisnis Pariwisata, bagi para Widyaiswara dan Kontributor Program.

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pemerintah menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Laporan pertangungjawaban tersebut setidak-tidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sebelum diterbitkannya paket undang-undang bidang keuangan negara, laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN berupa Perhitungan Anggaran Negara (PAN) yang hanya menginformasikan aliran kas pada APBN sesuai dengan format anggaran yang disahkan oleh DPR. Selain memuat informasi yang terbatas, waktu penyampaian PAN kepada DPR juga sangat terlambat. Informasi keuangan yang disajikan dalam PAN juga sangat kurang andal karena sistem akuntansi yang diselenggarakan belum didasarkan pada standar akuntansi dan tidak didukung oleh perangkat data dan proses yang memadai.

Setelah diterbitkannya paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tidak hanya berupa Laporan Realisasi Anggaran atau PAN, namun dilengkapi juga Neraca yang menginformasikan posisi kekayaan, kewajiban, dan ekuitas pemerintah, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

UU Nomor 1 Tahun 2004 lebih lanjut memperjelas bahwa laporan keuangan harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh setiap Pengguna Anggaran dan kuasa Pengguna Anggaran serta pengelola Bendahara Umum Negara (BUN). Sebagai pelaksanaan dari UU Nomor 1 Tahun 2004, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. PP tersebut mempertegas tanggung jawab instansi pengelola fiskal dan pengguna anggaran/barang untuk menyelenggarakan akuntansi dan mempersiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan.

Sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 2006, setiap entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, selain berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan keuangan, juga berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan kinerja yang terintegrasi dengan laporan keuangan. Pengintegrasian pelaporan keuangan dan kinerja ini merupakan konsekuensi logis dari penerapan anggaran berbasis kinerja (outputs) dan memfasilitasi penyederhanaan sistem pelaporan yang selama ini masih terpisah yaitu dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dengan demikian, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang menghasilkan LAKIP sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akan diganti dengan ketentuan baru sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006, sehingga dapat dihasilkan suatu laporan keuangan dan kinerja yang terpadu.

Categories: Materi, Tugas2
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: