Home > Edukasi, Materi > Kolaborasi Program & Data

Kolaborasi Program & Data

Dalam arus sistem informasi, kerjasama yang baik Program dan Data dengan menggunakan Teknologi tentu sangat diperlukan. Jika program yang dihasilkan tanpa didukung dengan data yang valid dan bertanggung jawab, tentu dapat kita saksikan bahwa program akan berjalan seperti orang buta karena tidak mampu melihat dengan jelas, atau program akan berjalan seperti orang lumpuh karena tidak mampu bekerja dengan kekuatan data. Yang tak kalah penting adalah komitmen kejururan terhadap data yang disajikan. Dan jika hal ini dipaksakan maka lihatlah penyaji program akan sering di patahkan dalam berargumentasi, sering dipandang sebelah-mata jika menyampaikan program didepan masanya, sering dicoret usulannya jika berhadapan dengan DJA, kecuali dengan cara memberikan kompensasi tertentu sebagaimana yang dilakukan oleh berbagai departemen maupun pemda jika ingin mendapatkan persetujuan dari anggota dewan, ataupun usulan pengesahan uu (regulasi) tertentu yang ingin mendapatkan pengesahan juga dari para anggota dewan yang membidanginya karena dengan asumsi bahwa anggota dewan ikut menyetujui sesuatu untuk disahkan, maka tentunya ada bagian yang harus diperoleh oleh anggota dewan melalui perwakilan dewan. kolaborasi-pdt

Terlepas dari tepat atau tidaknya data yang disajikan, tentu yang harus diperhatikan adalah pola persetujuan anggaran yang disajikan secara transparan, apakah usulan yang diajukan melebihi dari plafon yang seharusnya berdasarkan pembagian anggaran yang telah diperoleh dari bendahara umum negara, yang seharusnya pihak pemberi persetujuan memberikan suatu gambaran jika terdapat kelebihan usulan melebihi plafon, namun penjelasan yang transparan tentu harus disampaikan kepada pihak terkait, sehingga tidak terjadi prasangka yang tidak seharusnya terjadi.
Bisa kita bayangkan jika penyembunyian informasi atau ke-tidak-transparansi-an akan menimbulkan banyak fitnah dan akhirnya menjadikan banyak pihak menuai kesalahan sebagai hasil dari ketidak-jelasan informasi yang seharusnya diperoleh.
Sungguh merupakan sistem yang sulit untuk diterapkan karena jika tidak ada komitmen yang baik terhadap penggunaan anggaran negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat yang telah memberikan mandat melalui pemilu yang telah susah payah memberikan kepercayaannya melalui para wakil rakyat ataupun penerima mandat.
Jika sebuah pekerjaan tidak dapat menghasilkan kualitas 100% dari anggaran seratus persen, tentu pihak pengguna dan pemberi mandat harus saling menjelaskan komponen wajar (harus) apasaja yang seharusnya ada dalam mengerjakan sebuah pekerjaan atau proyek. Sehingga keduabelah pihak termasuk didalamnya para masyarakat dapat dengan jelas mengetahui bagaimana sebuah proyek itu dapat dilaksanakan, tanpa menyertakan variabel yang tidak jelas fungsinya. Katakan, jika anggaran 100 milyar yang akan digunakan untuk pembangunan sebesar 60 milyar, maka yang sebesar 40 milyar harus dijelaskan pada pihak terkait, komponen apasaja (yang harus) masuk dalam jumlah 40 milyar tersebut. Masing-masing komponen ini harus dijelaskan sehingga keterbukaan telah disajikan dan menghilangkan prasangka yang dapat menimbulkan kesalahan terjadi pada pihak pemberi maupun pelaksana tanggungjawab.

Categories: Edukasi, Materi Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: