Home > Materi, Politis&Politik > KPK Boleh Buka Kerahasiaan Bank, CIA juga boleh buka rahasia bank Eropa

KPK Boleh Buka Kerahasiaan Bank, CIA juga boleh buka rahasia bank Eropa

Keraguan Bank Indonesia (BI) akan kewenangan Komisi Pemberantas

Bank Indonesia

Korupsi (KPK) terkait dengan ketentuan rahasia bank terungkap dalam surat balasan Mahkamah Agung (MA) kepada Gubernur BI. Masalah keraguan itu diperjelas oleh ketua MA Bagir Manan kepada wartawan ketika meninggalkan kantornya, Senin (20/12). “Karena mereka ragu-ragu,” ujar Bagir.

Keraguan BI itu, menurut Bagir, karena selama ini kerahasiaan Bank hanya boleh dilakukan dengan izin BI karena merupakan kewenangan BI, sedangkan sekarang ada pihak lain yang juga berwenang. “Pihak lain, KPK boleh, mereka hanya ragu-ragu boleh atau tidak?”kata Bagir.

Menurut Bagir, dalam surat balasan MA tertanggal 2 Desember 2004 itu hanya menegaskan bunyi UU saja. “Bahwa dalam UU, KPK itu mempunyai kewenangan memeriksa,” katanya menjelaskan. Ia juga menambahkan bahwa dalam surat tersebut MA sama sekali tidak mengeluarkan pendapat apapun.

Menurut Bagir sejak dahulu MA tidak mempunyai kewenangan dalam pemeriksaan keuangan. “Kewenangan pemeriksaan itu kewenangan BI, tidak ada urusannya dengan kami,”ujarnya.
Dalam surat tersebut MA menjelaskan bahwa sesuai pasal 12 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, dalam melaksanakan tugasnya KPK berwenang meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa. Selain itu KPK juga berwenang untuk memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.

MA dalam surat balasan itu juga menyebutkan bahwa karena Pasal 12 UU tentang KPK telah mengatur secara khusus kewenangan KPK dan dengan berpedoman pada asas bahwa ketentuan UU baru mengesampingkan UU lama maka prosedur izin membuka rahasia bank sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) dan (3) UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 42 UU Perbankan tidak berlaku bagi KPK.

Pasal 29 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang disebut tidak berlaku bagi bagi KPK itu mengatur mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim untuk meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. Selain itu juga mengatur tata cara pengajuan permintaan keterangan dan kewajiban Gubernur Bank Indonesia untuk memenuhi permintaan itu.

Eropa buka dokumen rahasia bank untuk CIA

CIA diberikan akses luas ke catatan bank dari jutaan warga Inggris di bawah rencana Uni Eropa untuk memerangi terorisme.

Liberty BankPerjanjian di Brussel, yang akan mulai berlaku dalam dua bulan lagi, membutuhkan 27 negara anggota Uni Eropa untuk memberikan permintaan atas informasi perbankan yang dilakukan oleh AS di bawah program pelacakan keuangan teroris.

Dalam catatan informasi yang kurang diperhatikan yang dirilis pekan lalu, mengatakan Uni Eropa telah sepakat bahwa Eropa akan dipaksa untuk melepaskan segala informasi ke CIA “sebagai suatu hal yang mendesak”. Catatan itu akan disimpan dalam database AS selama lima tahun sebelum dihapus.

Para pengecam mengatakan, sistem itu “miring” karena tidak ada pengaturan timbal balik di mana pihak berwenang di Inggris dapat dengan mudah mengakses rekening bank warga AS di Amerika.

Mereka juga mengatakan rencana untuk menyaring melalui rekening bank Uni Eropa lintas-perbatasan dan domestik dapat memberikan lebih banyak ruang lingkup intelijen AS untuk berkonsultasi rekening bank Eropa daripada yang diberikan kepada penegak hukum di Inggris atau seluruh Eropa.

Di Britania dan sebagian besar hakim Eropa harus mengesahkan pencarian tertentu setelah menerima pernyataan di bawah sumpah dari seorang perwira polisi.

Pekan ini kelompok-kelompok kebebasan sipil dan pengkampanye privasi mengatakan program pengawasan yang diperkenalkan sebagai langkah darurat pada tahun 2001 ini sedang dipaksakan pada Inggris tanpa perdebatan yang layak.

Shami Chakrabarti, Direktur Liberty, mengatakan: “Lingkup besar-besaran untuk mentransfer informasi pribadi dari Eropa ke AS sangat mengkhawatirkan, terutama dengan tidak adanya debat publik atau pengawasan parlemen baik di tingkat Uni Eropa ataupun domestik.

“Tidak ada yang mengatakan bahwa sekutu tidak boleh bekerja sama, tetapi di manakah perlindungan privasi? Mana perlindungan yudisial dalam skema sweeping seperti ini?

“Ini terlihat seperti contoh lain dari kompromi pasca 9/11 yang timpang dan kemudahan dengan yang mana langkah-langkah darurat sementara disisipkan pada kita secara permanen.”

Pejabat Kontra-terorisme AS mengatakan Program pertambangan data ini bertujuan untuk melacak transaksi dari orang yang dicurigai mempunyai hubungan dengan Al-Qaeda.

Mereka mengatakan itu membantu untuk menggagalkan plot oleh sel teror di Inggris ketika meledakkan tujuh pesawat terbang dari London ke AS pada tahun 2006.

Program keuangan teroris ‘menambang’ pelacakan ribuan transaksi dengan memilah-milah catatan dari saraf pusat dari industri perbankan global, sebuah koperasi Belgia yang dikenal sebagai Swift. Koperasi ini memutar sekitar £ 3 milyar antara bank dan lembaga keuangan lainnya setiap hari.

Menurut catatan informasi Uni Eropa, AS dapat meminta “set data umum” di bawah skema yang didasarkan pada kategori yang luas termasuk “jenis pesan yang relevan, geografi dan dianggap ancaman terorisme”.

Categories: Materi, Politis&Politik
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: