Home > Politis&Politik > Kerugian negara 1998 vs 2009

Kerugian negara 1998 vs 2009

Kondisi saat Golkar berkuasa penuh

Pengamat Laksamana Sukardi, misalnya, menilai bahwa kerugian yang diakibatkan krisis sejak Juli 1997 lalu itu sungguh berat untuk diperbaiki selama setahun ke depan. Sebab, dari nilai rupiah yang terdepresiasi lebih 100 persen dan anjloknya indeks saham di bursa, CEO konsultan Reform di Jakarta itu menaksir RI sudah kehilangan hampir Rp 600 triliun. “Jika kerusuhan Tasikmalaya menelan kerugian satu atau dua miliar, bayangkan betapa porak porandanya ekonomi RI dengan kerugian yang begitu besar,” ujar bekas orang kedua Lippobank ini. Jumlah ini termasuk utang luar negeri yang membengkak sekitar Rp 400 triliun.

Dengan beban begitu berat, tahun 1998 diramalkan Laksamana akan jadi tahun kebangkrutan ekonomi Indonesia. Apalagi jika pemerintah tidak segera melakukan reformasi total. Karena, dalam krisis ini, Laksamana melihat belum tampak satu pun kebijakan pemerintah yang ditujukan mengatasi merosotnya rupiah. Dan itu membuat investor asing tak percaya lagi.

Maka, pergantian Presiden RI pun belum menjamin keadaan menjadi lebih baik. Apalagi tak ada perubahan apa pun. Dan akan dilihat juga siapa nanti “jurumudi” ekonomi Indonesia. “Masyarakat investasi global akan melihat dulu apakah pemerintah berupaya menstabilkan mata uangnya. Mereka juga melihat siapa nanti tim ekonomi yang ditunjuk dalam kabinet baru,” kata Sukardi (Lihat: “Tahun 1998 Bisa Menjadi Tahun Kebangkrutan”).

Kondisi itu diperparah lagi dengan kondisi perbankan sebagai pilar ekonomi Republik yang diketahui berada dalam kondisi parah. Atas dasar itu ekonom Kwik Kian Gie melihat bahwa tahun 1998 akan menjadi tahun yang sangat sulit bagi dunia perbankan (Lihat: “Akan Tiba Resesi Akibat Over Investment yang Tak Ada Obatnya”). Penyebabnya, tingkat suku bunga tinggi, perusahaan yang punya utang akan menunggak karena suku bunga mencapai 40 persen. Usaha pun macet. Jika ada banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan ini, maka akan terjadi kredit macet. Jika jumlah kredit macetnya besar, maka bank akan jebol juga. Jadi, imbas dari krisis rupiah dan likuidasi 16 bank November 1997 lalu, akan sangat terasa pada tahun 1998 nanti.

Sejauh ini, pemerintah sudah berupaya untuk menanggulangi krisis, misalnya dengan minta penjadualan ulang utang-utang swasta yang kini besarnya 65 miliar dollar AS. Dipimpin Menkeu Mar’ie Muhammad, perjalanan ke Amerika telah dilakukan, walau sampai sekarang belum tampak hasilnya. Menurut bekas Sekjen Perbanas Thomas Suyatno, apabila usaha untuk melakukan roll over atau rescheduling tidak berjalan dengan mulus, maka situasi kita di tahun 1998 tidak sebaik tahun 1997 (Lihat: “Kolaps Tidak, Tapi Kesulitan Liquiditas Akan Terjadi“).

Yang terjadi memang krisis kepercayaan, bukan lagi krisis moneter. Karena, menurut Laksamana, nilai rupiah di atas Rp 4.000 per dollar itu sudah menunjukkan bahwa faktor non ekonomilah yang “berperan” melemahkan rupiah. Maka, obatnya, walau memang sulit, adalah reformasi total di bidang ekonomi dan politik.

Dan bekas Mendagri Rudini mengusulkan agar perombakan itu dimulai dari aparat birokrasi yang seharusnya netral. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan birokrasi itu pun akan lebih tidak memihak kelompok yang berkuasa (Lihat: “Birokrasi Harus Semakin Demokratis“). Pegawai negeri, misalnya, menurut Rudini tidak harus menjadi anggota Golkar. Dan tak harus menyalurkan aspirasinya kepada Golkar.

Adi Sasono dari Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia mengatkan bahwa agenda terpenting sekarang ini adalah pembaharuan dan perubahan. Setelah 30 tahun membangun, Indonesia menghasilkan orang-orang terdidik yang makin banyak. Dan mereka ini menghendaki sistem pemerintah pun berubah mengikuti dinamika perubahan yang ada. Adi juga melihat bahwa perubahan sistem tanpa pergantian presiden adalah “hal yang sulit dibayangkan”. “Kalau Presiden Soeharto tetap memimpin, tetap akan ada perubahan, tapi perubahan itu tidak akan mendasar,” ujar Sekretaris Umum ICMI itu (Lihat: “ICMI Tidak Tergantung Pak Harto“).

Nurcholish Madjid, pendiri kelompok pengajian modern Paramadina dan anggota dewan pakar ICMI, menilai bahwa Presiden Soeharto sudah harus turun panggung. Suksesi harus dilangsungkan untuk membenahi keadaan yang kini berlangsung. Bagi Cak Nur, yang mempertahankan Pak Harto itu punya dua alasan: punya vested interest atau takut.

Hanya dengan penggantian presidenlah ada harapan untuk perubahan. Dan tren menunjukkan, kata Cak Nur lagi, perubahan itu tidak akan datang dari parpol dan Golkar. Perubahan akan datang dari masyarakat, lewat inisiatif-inisiatif yang terus bergulir, misalnya pencalonan Amien Rais sebagai Presiden RI (Lihat: Siapa pun yang Mencalonkan Pak Harto, Masih Bermental Budak“).

Walau begitu, Amien Rais sendiri agak pesimis dengan suksesi yang akan datang. Dia melihat bahwa dukungan untuk terus mempertahankan Pak Harto masih begitu kuatnya (Lihat: “Menjadi Presiden Itu Mudah Saja. Syaratnya Itu Kejujuran“).

Akhirnya, peramal Permadi melihat bahwa tahun 1998 adalah tahun karma atau tahun kehancuran. Karena, dia melihat bahwa Pak Harto sejak 1983 terus saja mengatakan akan mundur, ingin beristirahat – dan setiap kali pula kata-katanya tak pernah diwujudkan. “Dibutuhkan ketegasan Pak Harto untuk lengser keprabon,” kata Permadi. sumber: tempo.co.id

Sikap Golkar terhadap kasus Bank Century

10 keganjilan tersebut disebutkan dalam rilis dari Fraksi Golkar, Jakarta, Kamis (28/1).

Pertama, Golkar menilai bahwa sebenarnya Bank Century sudah tidak merger, namun tetap dipaksakan. Kedua, pengawasan atas bank hasil merger tidak maksimal. Bank Indonesia seharusnya sudah memasukkan Bank Century dalam kategori Bank Dalam Pengawasan Khusus sejak Oktober 2005.

Ketiga, aturan CAR yang diubah dari 8 persen menjadi 0 persen, hanya agar Bank Century mendapatkan kucuran dana melalui skema FPJP. Keempat, bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun dilakukan dengan alasan agar tidak menimbulkan dampak sistemik jika bank ditutup. Padahal, BI tidak menggunakan ukuran-ukuran yang jelas apa yang dimaksud sistemik.

Kelima, opsi bailout melalui skema PMS oleh LPS hakikatnya menggunakan uang negara. Sebab, modal awal LPS sebesar Rp 4 triliun berasal dari APBN. Pasal 81 ayat 2 UU LPS jelas menyebutkan kekayaan LPS merupakan aset negara yang dipisahkan.

Keenam, informasi tentang kondisi CAR Bank Century tidak aktual, sehingga keputusan yang diambil tentang besaran dana untuk bailout berbeda secara tajam dari Rp 689 miliar menjadi Rp 6,7 triliun.

Ketujuh, ada kerancuan dalam dasar hukum yang digunakan untuk melakukan bailout Bank Century. Perppu JPSK yang menjadi dasar menolong Bank Century telah ditolak DPR untuk menjadi UU.

Sementara, kucuran dana tetap terjadi. Pemerintah bersikeras bahwa dasar hukum bailout adalah UU LPS. Jadi ada atau tidak ada Perppu, ditolak atau diterima, Bank Century tetap akan diselamatkan berdasarkan UU LPS.

Kedelapan, seharusnya pengucuran FPJP yang dilakukan BI kepada Bank Century sebesar Rp 689 miliar penuh dengan masalah.

Sembilan, terjadi penyalahgunaan dana FPJP justru saat Bank Century berada di bawah pengawasan khusus BI pada periode 6 November 2008, hingga dinyatakan bailout pada 20-21 November. Dana FPJP digunakan oleh pemilik Bank Century untuk menutup penyimpangan yang sebelumnya dilakukan.

Terakhir, terjadi penarikan dana oleh pihak-pihak yang mestinya masuk dalam daftar negatif BI pasca bailout. Dengan demikian berarti dana tersebut disedot dari PMS LPS, yang akhirnya membengkak menjadi Rp 6,7 triliun. [inilah.com]

Golkar tidak takut isu Reshuffle kabinet

Isu Partai Golkar akan ditendang dari koalisi pemerintahan SBY berhembus kencang. Hal ini dipicu pandangan Golkar yang menyatakan ada kejanggalan dalam bailout Bank Century. Partai berlambang beringin ini pun menyatakan kesiapannya jika hal itu terjadi.

“Kita tidak ada masalah kalau di-reshuffle. Kita sudah berulang kali tegaskan itu hak prerogatif Presiden,” kata Wakil Ketua Partai Golkar Theo Sambuaga, usai menghadiri acara Diklat Penyegaran Kader Penggerak Partai di Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/2/2010).

Theo menegaskan, Partai Golkar tidak akan bergeser dari pandangan awal mengenai kasus Century. “Apa yang diungkapkan di pandangan awal Golkar tidak akan bergeser,” katanya.

Theo menjelaskan, kasus Bank Century harus diungkap dan siapa pun yang melanggar hukum harus bertanggung jawab. “Kita harus menjalankan tugas ini sebaik-baiknya,” katanya. [detiknews.com]

Categories: Politis&Politik
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: