Home > Politis&Politik > Sikap terhadap Pandangan Pansus Century

Sikap terhadap Pandangan Pansus Century

Tidak dapat dipungkiri bahwa pansus century dibentuk dari awal, atas dasar dugaan partai yang kalah suara dalam pemilu, bahwa partai pemenang mendapatkan aliran dana untuk mendukung kampanye yang dilakukan oleh tim sukses partai pemenang.

Karena tugas pansus adalah penyelidikan, maka alangkah elegan jika penentuan para tersangka harus dikonfirmasi dulu ke KPK, MA, Kepolisian dan MK. Agar tidak menjadikan DPR sebagai provokator pengadilan rakyat, yang dapat memicu kerusuhan yang akhir juga akan menimbulkan kerugian akibat kerusakan fasilitas, dikarenakan libido masyarakat yang lepas kontrol sehingga menyelesaikan masalah bukan dengan argumen yang jelas dan masuk akal, namun dilakukan dengan pengrusakan, dan dapat menimbulkan korban dari sisi pendemo maupun aparat. Hal ini yang harus diwaspadai oleh para pengambil kebijakan agar tidak melukai rasa keadilan masyarakat yang diakibatkan oleh kekurangan dari sisi ekonomi maupun rasa keadilan yang bertanggungjawab secara vertikal maupun horisontal. Rasa keadilan dan kelaparan fisik maupun mental dapat mengakibatkan timbulnya sikap anarkis. Sedangkan sikap anarkir dapat muncul dari sisi pendemo maupun aparat yang tidak mampu mengedalikan emosi karena sifat kemanusiaan yang tidak sama pada setiap aparat.

Namun pertanggungjawaban politik juga tidak dapat dikesampingkan, oleh karena itu kalimat penyebutan institusi yang harus ditelusuri kebenaranya oleh para penyidi itu lebih tampak elegan daripada memvonis nama seorang pejabat yang belum dilanjutkan ke ranah hukum.

Kita dapat saksikan mana fraksi dan personil yang sembrono dan mana yang lebih mengedepankan kejelasann ketentuan hukum. Menyelidiki adalah mengumpulkan bukti, bukan menjadi penentu vonis atau yang berhak mengadili secara hukum, walaupun proses hukum juga harus tetap dikawal perjanannya akan tidak ada penyimpangan atau maksud tersembunyi (hidden agenda).

Dalam pandangan fraksi tersebut, empat dari sembilan fraksi menyebut nama Boediono dan Sri Mulyani secara eksplisit, yaitu Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, dan Fraksi Partai Hanura. Partai Golkar dan PKS adalah partai anggota koalisi pemerintahan Yudhoyono-Boediono

Budiono

Boediono, yang kini Wakil Presiden, melalui Juru Bicara dan Staf Khusus Wapres Bidang Media Massa Yopie Hidayat, mengatakan, pandangan fraksi-fraksi itu baru pandangan politik, bukan pandangan hukum. Dengan demikian, hal itu belum menyatakan kebenaran akan substansi kasus Bank Century.

”Kita meski mencatat, pandangan akhir fraksi di Pansus Bank Century itu baru pandangan di Pansus dan belum pandangan akhir dari DPR. Pandangan itu juga pandangan politik, yang belum mencari kebenaran atau kesalahan,” tutur Yopie.

Menurut Yopie, dengan melihat latar belakang politik dari setiap partai politik, tak bisa dilepaskan kepentingan politik yang mendasari fraksi dalam menyampaikan kesimpulan akhirnya. Tentang rekomendasi penegakan hukum, Yopie mengatakan, Boediono sejak awal tidak pernah menghalang-halangi proses hukum tersebut. Boediono sejak awal tidak pernah menghalang-halangi proses hukum tersebut.

Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, kebijakan yang diambilnya dalam menyelamatkan Bank Century bukanlah tindakan kriminal perbankan karena dirinya tidak memiliki hubungan istimewa dengan pemilik bank itu. Pejabat sebaiknya tak dikriminalisasi agar tak terjadi kebingungan pada pengambilan kebijakan, terutama saat kondisi krisis.

Menurut dia, tugas utama sebagai Ketua KSSK adalah mencegah krisis. Hal itu, katanya, tidak dicampuradukkan dengan orang yang berbuat kriminal perbankan. Sri Mulyani menegaskan akan mempelajari tuduhan sebagian fraksi soal adanya pelanggaran. Fraksi-fraksi tersebut diminta memperjelas bentuk pelanggarannya dan aturan yang dilanggar.

Dyah NK Makhijani

Direktur Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat BI Dyah NK Makhijani, memberikan tanggapan, Meski dapat memahami, Bank Indonesia (BI) menyesalkan sebagian besar pandangan fraksi yang mengabaikan fakta dimensi krisis yang menjadi dasar kebijakan BI dan pemerintah saat itu.Dia menegaskan, BI meyakini kebijakan-kebijakan dalam menangani Bank Century sejak merger hingga penyelamatan dan pelaksanaannya dilakukan dengan iktikad baik serta didasarkan pada pertimbangan profesional yang terbaik, dengan memerhatikan kaidah-kaidah hukum.

Sultan Hamengku Buwono X

Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X menyatakan, pandangan akhir fraksi itu perlu segera ditindaklanjuti ke jalur hukum. Ia menyatakan, pandangan akhir fraksi harus diterima sebagai keputusan politik.

Categories: Politis&Politik
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: