Archive

Archive for the ‘Politis&Politik’ Category

Pejuang Kebijakan melawan Mafia Hukum

March 23, 2010 Leave a comment

SBY terheran-heran, kok mafia ada dipenegak hukum yang harusnya jadi panglima dalam menegakkan keadilan, bahkan para mantan pegawainya yang menggeliat dengan cara menunjukkan keganjilan/keracunan institusi yang pernah dihuninya yang sedang terkena virus Markus, sedang diburu(diadili) oleh pejuang yang sedang melindungi kesucian institusinya, dengan cara menjatuhkan hukuman mati (sebagaimana yang dilakukan oleh Cirus Sinaga) yang tidak mampu menghadirkan barang bukti yang vital sebagai bukti bahwa tersangka (Antasari) yang menjadi otak pembunuhan Nasrudin.

Hal senada juga sedang dilakukan oleh Susno Duadji yang tengah mati-matian berusaha menunjukkan keganjilan yang ada di tubuh Polri. Bahkan Susno Duadji sampai rela mengorbankan pekerjaannya (bahkan mungkin diri dan keluarganya) demi membongkar virus Markus yang telah menginveksi institusi penegak hukum.
Mampukah sang pejuang keadilan (kebijakan) melawan sebuah institusi besar yang dari dulu telah terkenal sebagai institusi penegak hukum yang dianggap suci dari segala kekotoran (virus). Tentunya hanya pribadi yang ikhlas juga yang mampu membuktikannya tentunya dengan bantuan masyarakat peduli hukum yang tidak ditunggangi kepentingan pribadi dan kelompok, namun menginginkan kejelasan dan kebenaran hanya dari rahmat Yang Maha Kuasa, tapi bukannya yang maha kuasa yang ada di setiap institusi (yang biasanya punya kepentingan tidak tulus).

Kita perhatikan keinginan presiden SBY dalam menegakkan hukum, sampai-sampai mengorbankan besannya sekaligus mertua dari anaknya, walaupun sang besan tentunya tidak salah sendirian, tapi pasti ada kesalahan sistem (yang terisnveksi virus rakus/memperkaya diri) yang akibatnya mengorbankan seseorang.
Jangan sampai hal-hal tersebut diatas semakin banyak terjadi dan mengorbankan orang per orang. Tentunya dengan menyiapkan sistem handal yang mempersempit/menutup kemungkinan terinveksi virus markus (keinginan SBY).

Kebebasan penyampaian aspirasi yang dibuka sejak jaman Gusdur hingga SBY merupakan tonggak terciptanya keadilan di negeri tercinta ini. Kita bisa bayangkan bahwa ketidak-adilan sesungguhnya sudah biasa terjadi sejak dulu, namun tidak banyak sumber berita yang berani mengungkapkan. Bayangkan juga dengan terbukanya informasi ini, semakin menunjukkan banyaknya virus-virus mavia keadilan yang menginveksi institusi hukum, secara perlahan terkuak dan akan terbukti, walaupun tentunya memakan korban dengan mempertaruhkan nama baik sebuah institusi hukum.

Namun sebagaimana kita tahu bahwa SBY tidak seberani Gusdur. Tentu kita ketahui, bahwa Gusdur seorang pluralis yang membela minoritas, sedangkan SBY seorang negarawan yang banyak menggunakan strategi dalam mengelola pemerintahan.

Kalo Gusdur jengkel, makan DPR disebut sebagai taman kanak-kanak (mungkin kini PAUD). Sedangkan SBY jika jengkel dengan tak berfungsinya institusi hukum, bukan dengan membubarkan atau mengkerdilkan institusi hukum, tetapi ditangggapi dengan membuat Watimpres, kemudian membuat Satgas Mafia Hukum untuk mengetahui sesungguhnya ada dimana penyakit yang sedang mengganggu institusi hukum yang ada. Ini tentu sebuah langkah yang berhati-hati, karena tidak mudah membubarkan institusi hukum yang telah sesuai dengan aturan namun tidak mampu menunjukkan fungsi aturan, hanya karena terinfeksi virus mafia hukum.

Perjuangan ini memang bukan pekerjaan ringan, karena telah menjangkiti lembaga secara merata (jaman dulu disebut korupsi berjama
ah). Wah gawat kalau begini jadinya, istilah jama’ah itu biasanya digunakan untuk berbuat kebaikan, tapi bisa juga digunakan oleh pejuang kejahatan (virus rakus bin markus). Namun kesulitan ini tidak boleh ditanggapi dengan emosi apalagi dengan cara teroris, karena sesungguhnya perjuangan itu harus dengan ikhlas dan sabar, karen ini semua adalah ujian, untuk mengetahui siapakan diantara hamba (pribadi) yang tulus dalam memperjuagkan anjuran kebaikan dan larangan kejahatan, sebagaimana yang semua kitab-kitab agama melakukannya.

Tetapi kenapa banyak orang beragama melakukan juga kejahatan?. Ini tentu tidak bisa kita menyalahkan agamanya, perhatikanlah dengan teliti aqidah (keyakinan) apa yang ada didalam hatinya. Karena keyakinan itu akan mempengaruhi tingkah lakunya dalam menyikapi keadaan yang tengah berlangsung dilingkungannya.

Masing-masing harus bertindak sesuai dengan tanggung-jawab dan porsinya. Kejahatan fisik itu urusan para penegak hukum, sedangkan kejahatan non fisik (keyakinan yang memiliki kerusakan) itu dapat ditanggulangi oleh para ustad yang mampu dan ikhlas dengan dibantu oleh aturan hukum yang mendukung terciptanya kehidupan yang melindungi setiap orang secara fisik maupun mental.

Categories: Edukasi, Politis&Politik

Sikap terhadap Pandangan Pansus Century

February 25, 2010 Leave a comment

Tidak dapat dipungkiri bahwa pansus century dibentuk dari awal, atas dasar dugaan partai yang kalah suara dalam pemilu, bahwa partai pemenang mendapatkan aliran dana untuk mendukung kampanye yang dilakukan oleh tim sukses partai pemenang.

Karena tugas pansus adalah penyelidikan, maka alangkah elegan jika penentuan para tersangka harus dikonfirmasi dulu ke KPK, MA, Kepolisian dan MK. Agar tidak menjadikan DPR sebagai provokator pengadilan rakyat, yang dapat memicu kerusuhan yang akhir juga akan menimbulkan kerugian akibat kerusakan fasilitas, dikarenakan libido masyarakat yang lepas kontrol sehingga menyelesaikan masalah bukan dengan argumen yang jelas dan masuk akal, namun dilakukan dengan pengrusakan, dan dapat menimbulkan korban dari sisi pendemo maupun aparat. Hal ini yang harus diwaspadai oleh para pengambil kebijakan agar tidak melukai rasa keadilan masyarakat yang diakibatkan oleh kekurangan dari sisi ekonomi maupun rasa keadilan yang bertanggungjawab secara vertikal maupun horisontal. Rasa keadilan dan kelaparan fisik maupun mental dapat mengakibatkan timbulnya sikap anarkis. Sedangkan sikap anarkir dapat muncul dari sisi pendemo maupun aparat yang tidak mampu mengedalikan emosi karena sifat kemanusiaan yang tidak sama pada setiap aparat.

Namun pertanggungjawaban politik juga tidak dapat dikesampingkan, oleh karena itu kalimat penyebutan institusi yang harus ditelusuri kebenaranya oleh para penyidi itu lebih tampak elegan daripada memvonis nama seorang pejabat yang belum dilanjutkan ke ranah hukum.

Kita dapat saksikan mana fraksi dan personil yang sembrono dan mana yang lebih mengedepankan kejelasann ketentuan hukum. Menyelidiki adalah mengumpulkan bukti, bukan menjadi penentu vonis atau yang berhak mengadili secara hukum, walaupun proses hukum juga harus tetap dikawal perjanannya akan tidak ada penyimpangan atau maksud tersembunyi (hidden agenda).

Dalam pandangan fraksi tersebut, empat dari sembilan fraksi menyebut nama Boediono dan Sri Mulyani secara eksplisit, yaitu Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, dan Fraksi Partai Hanura. Partai Golkar dan PKS adalah partai anggota koalisi pemerintahan Yudhoyono-Boediono

Budiono

Boediono, yang kini Wakil Presiden, melalui Juru Bicara dan Staf Khusus Wapres Bidang Media Massa Yopie Hidayat, mengatakan, pandangan fraksi-fraksi itu baru pandangan politik, bukan pandangan hukum. Dengan demikian, hal itu belum menyatakan kebenaran akan substansi kasus Bank Century.

”Kita meski mencatat, pandangan akhir fraksi di Pansus Bank Century itu baru pandangan di Pansus dan belum pandangan akhir dari DPR. Pandangan itu juga pandangan politik, yang belum mencari kebenaran atau kesalahan,” tutur Yopie.

Menurut Yopie, dengan melihat latar belakang politik dari setiap partai politik, tak bisa dilepaskan kepentingan politik yang mendasari fraksi dalam menyampaikan kesimpulan akhirnya. Tentang rekomendasi penegakan hukum, Yopie mengatakan, Boediono sejak awal tidak pernah menghalang-halangi proses hukum tersebut. Boediono sejak awal tidak pernah menghalang-halangi proses hukum tersebut.

Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, kebijakan yang diambilnya dalam menyelamatkan Bank Century bukanlah tindakan kriminal perbankan karena dirinya tidak memiliki hubungan istimewa dengan pemilik bank itu. Pejabat sebaiknya tak dikriminalisasi agar tak terjadi kebingungan pada pengambilan kebijakan, terutama saat kondisi krisis.

Menurut dia, tugas utama sebagai Ketua KSSK adalah mencegah krisis. Hal itu, katanya, tidak dicampuradukkan dengan orang yang berbuat kriminal perbankan. Sri Mulyani menegaskan akan mempelajari tuduhan sebagian fraksi soal adanya pelanggaran. Fraksi-fraksi tersebut diminta memperjelas bentuk pelanggarannya dan aturan yang dilanggar.

Dyah NK Makhijani

Direktur Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat BI Dyah NK Makhijani, memberikan tanggapan, Meski dapat memahami, Bank Indonesia (BI) menyesalkan sebagian besar pandangan fraksi yang mengabaikan fakta dimensi krisis yang menjadi dasar kebijakan BI dan pemerintah saat itu.Dia menegaskan, BI meyakini kebijakan-kebijakan dalam menangani Bank Century sejak merger hingga penyelamatan dan pelaksanaannya dilakukan dengan iktikad baik serta didasarkan pada pertimbangan profesional yang terbaik, dengan memerhatikan kaidah-kaidah hukum.

Sultan Hamengku Buwono X

Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X menyatakan, pandangan akhir fraksi itu perlu segera ditindaklanjuti ke jalur hukum. Ia menyatakan, pandangan akhir fraksi harus diterima sebagai keputusan politik.

Categories: Politis&Politik

Kerugian negara 1998 vs 2009

February 23, 2010 Leave a comment

Kondisi saat Golkar berkuasa penuh

Pengamat Laksamana Sukardi, misalnya, menilai bahwa kerugian yang diakibatkan krisis sejak Juli 1997 lalu itu sungguh berat untuk diperbaiki selama setahun ke depan. Sebab, dari nilai rupiah yang terdepresiasi lebih 100 persen dan anjloknya indeks saham di bursa, CEO konsultan Reform di Jakarta itu menaksir RI sudah kehilangan hampir Rp 600 triliun. “Jika kerusuhan Tasikmalaya menelan kerugian satu atau dua miliar, bayangkan betapa porak porandanya ekonomi RI dengan kerugian yang begitu besar,” ujar bekas orang kedua Lippobank ini. Jumlah ini termasuk utang luar negeri yang membengkak sekitar Rp 400 triliun.

Dengan beban begitu berat, tahun 1998 diramalkan Laksamana akan jadi tahun kebangkrutan ekonomi Indonesia. Apalagi jika pemerintah tidak segera melakukan reformasi total. Karena, dalam krisis ini, Laksamana melihat belum tampak satu pun kebijakan pemerintah yang ditujukan mengatasi merosotnya rupiah. Dan itu membuat investor asing tak percaya lagi.

Maka, pergantian Presiden RI pun belum menjamin keadaan menjadi lebih baik. Apalagi tak ada perubahan apa pun. Dan akan dilihat juga siapa nanti “jurumudi” ekonomi Indonesia. “Masyarakat investasi global akan melihat dulu apakah pemerintah berupaya menstabilkan mata uangnya. Mereka juga melihat siapa nanti tim ekonomi yang ditunjuk dalam kabinet baru,” kata Sukardi (Lihat: “Tahun 1998 Bisa Menjadi Tahun Kebangkrutan”).

Kondisi itu diperparah lagi dengan kondisi perbankan sebagai pilar ekonomi Republik yang diketahui berada dalam kondisi parah. Atas dasar itu ekonom Kwik Kian Gie melihat bahwa tahun 1998 akan menjadi tahun yang sangat sulit bagi dunia perbankan (Lihat: “Akan Tiba Resesi Akibat Over Investment yang Tak Ada Obatnya”). Penyebabnya, tingkat suku bunga tinggi, perusahaan yang punya utang akan menunggak karena suku bunga mencapai 40 persen. Usaha pun macet. Jika ada banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan ini, maka akan terjadi kredit macet. Jika jumlah kredit macetnya besar, maka bank akan jebol juga. Jadi, imbas dari krisis rupiah dan likuidasi 16 bank November 1997 lalu, akan sangat terasa pada tahun 1998 nanti.

Sejauh ini, pemerintah sudah berupaya untuk menanggulangi krisis, misalnya dengan minta penjadualan ulang utang-utang swasta yang kini besarnya 65 miliar dollar AS. Dipimpin Menkeu Mar’ie Muhammad, perjalanan ke Amerika telah dilakukan, walau sampai sekarang belum tampak hasilnya. Menurut bekas Sekjen Perbanas Thomas Suyatno, apabila usaha untuk melakukan roll over atau rescheduling tidak berjalan dengan mulus, maka situasi kita di tahun 1998 tidak sebaik tahun 1997 (Lihat: “Kolaps Tidak, Tapi Kesulitan Liquiditas Akan Terjadi“).

Yang terjadi memang krisis kepercayaan, bukan lagi krisis moneter. Karena, menurut Laksamana, nilai rupiah di atas Rp 4.000 per dollar itu sudah menunjukkan bahwa faktor non ekonomilah yang “berperan” melemahkan rupiah. Maka, obatnya, walau memang sulit, adalah reformasi total di bidang ekonomi dan politik.

Dan bekas Mendagri Rudini mengusulkan agar perombakan itu dimulai dari aparat birokrasi yang seharusnya netral. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan birokrasi itu pun akan lebih tidak memihak kelompok yang berkuasa (Lihat: “Birokrasi Harus Semakin Demokratis“). Pegawai negeri, misalnya, menurut Rudini tidak harus menjadi anggota Golkar. Dan tak harus menyalurkan aspirasinya kepada Golkar.

Adi Sasono dari Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia mengatkan bahwa agenda terpenting sekarang ini adalah pembaharuan dan perubahan. Setelah 30 tahun membangun, Indonesia menghasilkan orang-orang terdidik yang makin banyak. Dan mereka ini menghendaki sistem pemerintah pun berubah mengikuti dinamika perubahan yang ada. Adi juga melihat bahwa perubahan sistem tanpa pergantian presiden adalah “hal yang sulit dibayangkan”. “Kalau Presiden Soeharto tetap memimpin, tetap akan ada perubahan, tapi perubahan itu tidak akan mendasar,” ujar Sekretaris Umum ICMI itu (Lihat: “ICMI Tidak Tergantung Pak Harto“).

Nurcholish Madjid, pendiri kelompok pengajian modern Paramadina dan anggota dewan pakar ICMI, menilai bahwa Presiden Soeharto sudah harus turun panggung. Suksesi harus dilangsungkan untuk membenahi keadaan yang kini berlangsung. Bagi Cak Nur, yang mempertahankan Pak Harto itu punya dua alasan: punya vested interest atau takut.

Hanya dengan penggantian presidenlah ada harapan untuk perubahan. Dan tren menunjukkan, kata Cak Nur lagi, perubahan itu tidak akan datang dari parpol dan Golkar. Perubahan akan datang dari masyarakat, lewat inisiatif-inisiatif yang terus bergulir, misalnya pencalonan Amien Rais sebagai Presiden RI (Lihat: Siapa pun yang Mencalonkan Pak Harto, Masih Bermental Budak“).

Walau begitu, Amien Rais sendiri agak pesimis dengan suksesi yang akan datang. Dia melihat bahwa dukungan untuk terus mempertahankan Pak Harto masih begitu kuatnya (Lihat: “Menjadi Presiden Itu Mudah Saja. Syaratnya Itu Kejujuran“).

Akhirnya, peramal Permadi melihat bahwa tahun 1998 adalah tahun karma atau tahun kehancuran. Karena, dia melihat bahwa Pak Harto sejak 1983 terus saja mengatakan akan mundur, ingin beristirahat – dan setiap kali pula kata-katanya tak pernah diwujudkan. “Dibutuhkan ketegasan Pak Harto untuk lengser keprabon,” kata Permadi. sumber: tempo.co.id

Sikap Golkar terhadap kasus Bank Century

10 keganjilan tersebut disebutkan dalam rilis dari Fraksi Golkar, Jakarta, Kamis (28/1).

Pertama, Golkar menilai bahwa sebenarnya Bank Century sudah tidak merger, namun tetap dipaksakan. Kedua, pengawasan atas bank hasil merger tidak maksimal. Bank Indonesia seharusnya sudah memasukkan Bank Century dalam kategori Bank Dalam Pengawasan Khusus sejak Oktober 2005.

Ketiga, aturan CAR yang diubah dari 8 persen menjadi 0 persen, hanya agar Bank Century mendapatkan kucuran dana melalui skema FPJP. Keempat, bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun dilakukan dengan alasan agar tidak menimbulkan dampak sistemik jika bank ditutup. Padahal, BI tidak menggunakan ukuran-ukuran yang jelas apa yang dimaksud sistemik.

Kelima, opsi bailout melalui skema PMS oleh LPS hakikatnya menggunakan uang negara. Sebab, modal awal LPS sebesar Rp 4 triliun berasal dari APBN. Pasal 81 ayat 2 UU LPS jelas menyebutkan kekayaan LPS merupakan aset negara yang dipisahkan.

Keenam, informasi tentang kondisi CAR Bank Century tidak aktual, sehingga keputusan yang diambil tentang besaran dana untuk bailout berbeda secara tajam dari Rp 689 miliar menjadi Rp 6,7 triliun.

Ketujuh, ada kerancuan dalam dasar hukum yang digunakan untuk melakukan bailout Bank Century. Perppu JPSK yang menjadi dasar menolong Bank Century telah ditolak DPR untuk menjadi UU.

Sementara, kucuran dana tetap terjadi. Pemerintah bersikeras bahwa dasar hukum bailout adalah UU LPS. Jadi ada atau tidak ada Perppu, ditolak atau diterima, Bank Century tetap akan diselamatkan berdasarkan UU LPS.

Kedelapan, seharusnya pengucuran FPJP yang dilakukan BI kepada Bank Century sebesar Rp 689 miliar penuh dengan masalah.

Sembilan, terjadi penyalahgunaan dana FPJP justru saat Bank Century berada di bawah pengawasan khusus BI pada periode 6 November 2008, hingga dinyatakan bailout pada 20-21 November. Dana FPJP digunakan oleh pemilik Bank Century untuk menutup penyimpangan yang sebelumnya dilakukan.

Terakhir, terjadi penarikan dana oleh pihak-pihak yang mestinya masuk dalam daftar negatif BI pasca bailout. Dengan demikian berarti dana tersebut disedot dari PMS LPS, yang akhirnya membengkak menjadi Rp 6,7 triliun. [inilah.com]

Golkar tidak takut isu Reshuffle kabinet

Isu Partai Golkar akan ditendang dari koalisi pemerintahan SBY berhembus kencang. Hal ini dipicu pandangan Golkar yang menyatakan ada kejanggalan dalam bailout Bank Century. Partai berlambang beringin ini pun menyatakan kesiapannya jika hal itu terjadi.

“Kita tidak ada masalah kalau di-reshuffle. Kita sudah berulang kali tegaskan itu hak prerogatif Presiden,” kata Wakil Ketua Partai Golkar Theo Sambuaga, usai menghadiri acara Diklat Penyegaran Kader Penggerak Partai di Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/2/2010).

Theo menegaskan, Partai Golkar tidak akan bergeser dari pandangan awal mengenai kasus Century. “Apa yang diungkapkan di pandangan awal Golkar tidak akan bergeser,” katanya.

Theo menjelaskan, kasus Bank Century harus diungkap dan siapa pun yang melanggar hukum harus bertanggung jawab. “Kita harus menjalankan tugas ini sebaik-baiknya,” katanya. [detiknews.com]

Categories: Politis&Politik

Penelusuran Dana Misterius

February 13, 2010 1 comment

Kehati-hatian dalam menelusuri kasus dana mencurigakan di berbagai daerah memang dapat menguras tenaga dan pikiran, namun jangan sampai lengah dengan tujuan awal apalagi sampai melupakan tujuan awal penelusuran hingga menjadi penghakiman kepada yang tidak bersalah.

Menurut surat ajuan BI untuk penguatan CAR adalah Rp. 1,7 Triyun (bukan Rp. 632 Milyar, seperti yang diajukan ke KSSK) sehingga dapat menyebabkan Sri Mulyani merasa mati berdiri!!.

Sedangkan masalah bailout Rp. 1,7 Triyun menjadi Rp. 6,7 Trilyun adalah merupakan penggabungan dari CAR Rp. 1,7 Triyun lebih + Likuiditas Rp. 4,7 Trilyun lebih = Rp. 6,5 Trilyun. Jika akhirnya menjadi Rp. 6,7 Trilyun itu merupakan pergeseran kecil saja, kata Deputi Gubernur BI Sunayoko Budi Rochadi.

Semoga kerja pansus ini tidak malah menjadi penambahan modal negara dalam rangka pengusutan dana tak jelas, juga jangan sampai mencari sapi yang hilang, akhir malah kehilangan sapi lagi untuk mengurusnya….???

Ditambah lagi dengan kehadiran sang penyebab krisis Indonesia di tahun 1997 yanga datang dengan ber-akting sebagai seorang filantropi atau penyebab krisis yang tengah mencoba bertobat.

Nasabah Century belikan pesawat untuk Presiden

Tidak hanya jualan kue. Gayatri sempat bersenandung mengungkapkan kekesalannya. “Katakan sejujurnya, apa mungkin mesti kudemo? Kalau mungkin kudemo kita harus revolusi, rakyat Indonesia bersatu!” Aksi Gayatri itu merupakan ekspresi kekesalannya karena uang yang didepositokannya sebesar Rp69 miliar hingga kini tidak diganti Bank Mutiara.

Gayatri menuding direksi Bank Mutiara telah memanipulasi penggantian uang nasabah. “Saya minta pansus agar mencarikan jalan keluar untuk mengembalikan dana nasabah yang mungkin telah masuk kantong mereka,” tandasnya. Ia juga menilai pihak Century telah memalsukan tanda tangannya sebagai tanda persetujuan pemindahan dari deposito dan reksa dana.

Seusai rapat, Gayatri kembali mengungkapkan pernyataan kontroversial. “Jika uangnya bisa kembali, kami nasabah Century akan membelikan pesawat kepresidenan, biar enggak pada ribut lagi soal pesawat,” ujarnya

Categories: Politis&Politik

KPK Boleh Buka Kerahasiaan Bank, CIA juga boleh buka rahasia bank Eropa

February 2, 2010 Leave a comment

Keraguan Bank Indonesia (BI) akan kewenangan Komisi Pemberantas

Bank Indonesia

Korupsi (KPK) terkait dengan ketentuan rahasia bank terungkap dalam surat balasan Mahkamah Agung (MA) kepada Gubernur BI. Masalah keraguan itu diperjelas oleh ketua MA Bagir Manan kepada wartawan ketika meninggalkan kantornya, Senin (20/12). “Karena mereka ragu-ragu,” ujar Bagir.

Keraguan BI itu, menurut Bagir, karena selama ini kerahasiaan Bank hanya boleh dilakukan dengan izin BI karena merupakan kewenangan BI, sedangkan sekarang ada pihak lain yang juga berwenang. “Pihak lain, KPK boleh, mereka hanya ragu-ragu boleh atau tidak?”kata Bagir.

Menurut Bagir, dalam surat balasan MA tertanggal 2 Desember 2004 itu hanya menegaskan bunyi UU saja. “Bahwa dalam UU, KPK itu mempunyai kewenangan memeriksa,” katanya menjelaskan. Ia juga menambahkan bahwa dalam surat tersebut MA sama sekali tidak mengeluarkan pendapat apapun.

Menurut Bagir sejak dahulu MA tidak mempunyai kewenangan dalam pemeriksaan keuangan. “Kewenangan pemeriksaan itu kewenangan BI, tidak ada urusannya dengan kami,”ujarnya.
Dalam surat tersebut MA menjelaskan bahwa sesuai pasal 12 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, dalam melaksanakan tugasnya KPK berwenang meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa. Selain itu KPK juga berwenang untuk memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.

MA dalam surat balasan itu juga menyebutkan bahwa karena Pasal 12 UU tentang KPK telah mengatur secara khusus kewenangan KPK dan dengan berpedoman pada asas bahwa ketentuan UU baru mengesampingkan UU lama maka prosedur izin membuka rahasia bank sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) dan (3) UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 42 UU Perbankan tidak berlaku bagi KPK.

Pasal 29 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang disebut tidak berlaku bagi bagi KPK itu mengatur mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim untuk meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. Selain itu juga mengatur tata cara pengajuan permintaan keterangan dan kewajiban Gubernur Bank Indonesia untuk memenuhi permintaan itu.

Eropa buka dokumen rahasia bank untuk CIA

CIA diberikan akses luas ke catatan bank dari jutaan warga Inggris di bawah rencana Uni Eropa untuk memerangi terorisme.

Liberty BankPerjanjian di Brussel, yang akan mulai berlaku dalam dua bulan lagi, membutuhkan 27 negara anggota Uni Eropa untuk memberikan permintaan atas informasi perbankan yang dilakukan oleh AS di bawah program pelacakan keuangan teroris.

Dalam catatan informasi yang kurang diperhatikan yang dirilis pekan lalu, mengatakan Uni Eropa telah sepakat bahwa Eropa akan dipaksa untuk melepaskan segala informasi ke CIA “sebagai suatu hal yang mendesak”. Catatan itu akan disimpan dalam database AS selama lima tahun sebelum dihapus.

Para pengecam mengatakan, sistem itu “miring” karena tidak ada pengaturan timbal balik di mana pihak berwenang di Inggris dapat dengan mudah mengakses rekening bank warga AS di Amerika.

Mereka juga mengatakan rencana untuk menyaring melalui rekening bank Uni Eropa lintas-perbatasan dan domestik dapat memberikan lebih banyak ruang lingkup intelijen AS untuk berkonsultasi rekening bank Eropa daripada yang diberikan kepada penegak hukum di Inggris atau seluruh Eropa.

Di Britania dan sebagian besar hakim Eropa harus mengesahkan pencarian tertentu setelah menerima pernyataan di bawah sumpah dari seorang perwira polisi.

Pekan ini kelompok-kelompok kebebasan sipil dan pengkampanye privasi mengatakan program pengawasan yang diperkenalkan sebagai langkah darurat pada tahun 2001 ini sedang dipaksakan pada Inggris tanpa perdebatan yang layak.

Shami Chakrabarti, Direktur Liberty, mengatakan: “Lingkup besar-besaran untuk mentransfer informasi pribadi dari Eropa ke AS sangat mengkhawatirkan, terutama dengan tidak adanya debat publik atau pengawasan parlemen baik di tingkat Uni Eropa ataupun domestik.

“Tidak ada yang mengatakan bahwa sekutu tidak boleh bekerja sama, tetapi di manakah perlindungan privasi? Mana perlindungan yudisial dalam skema sweeping seperti ini?

“Ini terlihat seperti contoh lain dari kompromi pasca 9/11 yang timpang dan kemudahan dengan yang mana langkah-langkah darurat sementara disisipkan pada kita secara permanen.”

Pejabat Kontra-terorisme AS mengatakan Program pertambangan data ini bertujuan untuk melacak transaksi dari orang yang dicurigai mempunyai hubungan dengan Al-Qaeda.

Mereka mengatakan itu membantu untuk menggagalkan plot oleh sel teror di Inggris ketika meledakkan tujuh pesawat terbang dari London ke AS pada tahun 2006.

Program keuangan teroris ‘menambang’ pelacakan ribuan transaksi dengan memilah-milah catatan dari saraf pusat dari industri perbankan global, sebuah koperasi Belgia yang dikenal sebagai Swift. Koperasi ini memutar sekitar £ 3 milyar antara bank dan lembaga keuangan lainnya setiap hari.

Menurut catatan informasi Uni Eropa, AS dapat meminta “set data umum” di bawah skema yang didasarkan pada kategori yang luas termasuk “jenis pesan yang relevan, geografi dan dianggap ancaman terorisme”.

Categories: Materi, Politis&Politik

Kehebatan si Cicak melawan si Kancil

January 14, 2010 Leave a comment

Hari ini si Cicak yang lihay dalam hal menguping pembicaraan para penipu telah menunjukkan kehebatannya dengan menjadikan si Kancil si penipu ulung yang harus dijadikan tersangka, sedangkan sudah sekian lama si Buaya yang badannya gede dan mulutnya bisa terbuka lebar tidak mampu menerkam si Kancil, karena sering dikibulin terus jadi gak bisa liat kesalahan si Kancil. Kini kita tunggu saja bagaimana aksi si Ghozilla setelah melihat kelihaian si Cicak…..(sekarang tinggal tugas om Popop yang nambahin tokoh si Kancil yg ahli kibul)

ayoooo om Popop tambahin/gantiin tokoh si tukang kibul (ahli tipu)……

Categories: Politis&Politik

Masterplan Kurikulum dan Pendidikan Geratis

November 13, 2009 Leave a comment

Berbicara kualitas pendidikan tidak terlepas dari “Masterplan Kurikulum & Arah Pendidikan Nasional” . Ada tidak ya hal tersebut dalam pendidikan di negari ini? Bagaimana dengan buku pelajaran yang saling berbeda dari tahun ke tahun, sehingga kesannya buku pelajaran tahun sekarang bisa dijadikan bungkus kacang tahun depan, kalau sudah begini bagaimana dengan anak dari keluarga yang tidak mampu ya untuk mendapatkan hak akses pada sebuah buku panduan untuk kecerdasan kelak?… hhhmmm…

Yah… ini khan seperti gaya lama untuk mendapatkan proyek pengadaan buku, sehingga buku2 untuk tahun berikutnya sudah beda2 halamannya walaupun isinya sama, tapi kalo siswa sekolah dasar kan jadi bingung kalo halamannya beda. apa memang ini disengaja biar setiap tahun siswa yang katanya geratiiis , tetep harus beli buku, walapun buku punya kakak kelas masih ada dan bisa digunakan.. pemerintah harus ikut campur dengan serius supaya buku bisa digunakan minimal 5 tahun kedepan. walaupun sudah ada buku elektronik bse diknas, tapi para guru sangat sedikit yang mau pake buku dari bse….. apa sih masalah sebenarnya???

Belum lagi ditambah dengan ditemukannya buku ips yang telah diedarkan oleh diknas dengan nama file kelas04_sd_ips_tantya.pdf yang ternyata halamannya pada berantakan (dari hal. 1 s/d 20) yang muncul halaman ganjil semua, sehingga dari hal. 19 langsung hal. 21, begitu juga dari hal. 170 s/d 210 yang muncul juga halaman ganjil semua, padahal sudah didistribusikan ke sejumlah sumber termasuk sourcenya kang onno, telkomspeedy, dan di bse sendiri sampai saat postingan ini ditulis, semuanya menyimpan file-file judul buku tersebut yang halamannya berantakan. Seharusnya kan ada petugas yang mem-verifikasi sebelum beredar, ini masalah nasional loh…. kok menampilkan yang berantakan, apa kata dunia!!!

Mungkin kekacauan halaman ini juga jadi penyebab guru pada malas pake buku dari bse, selain gratis tentunya…. karena imbas dari gratis, kata sebagian besar guru2 mulai dari sd sampai sma/smk yang saya temui mulai dari beberapa di jawabarat, sumatera dan sulawesi, menjadi penyebab turunnya kualitas pendidikan, karena sekolah sudah tidak mampu lagi membiayai kegiatan yang biasanya dilakukan sebagai ekstrakulikuler disekolah…….

Ditambah lagi dengan perencanaan pembangunan di sebuah smpn di ciputat/cirendeu yang tidak tepat. Yaitu dengan pemungutan yang sangat jauh berbeda dengan hanya berjarak satu periode penerimaan, dengan cara memungut sekitar 3 juta untuk sumbangan pendidikan disekolah pada tahun anggaran 2008, sementara pada tahun anggaran 2009 sekolah hanya meminta sumbangan pendidikan sejumlah 1,5 juta saja. Apakah ini karena desakan walimurid pada tahun anggaran tersebut sehingga perbedaanya mencapai 2kali lipat, bagaimana sekolah membuat perencanaan anggaran yang demikian dapat membuat kecemburuan orang tua siswa???

source: http://forum.kompas.com/showthread.php?p=592100#post592100

Bahka menurut saya harus ada petugas survey untuk menentukan mana yang layak dapat gratis (BOS / BSE) dan mana yang tidak, agar tidak sia-sia program pemerintah yang telah dibuat yang juga menggunakan anggaran rakyat (pajak) pada saat rapat penentuannya dengan bapak-bapak di dpr sana. Supaya yang bisa membayar ya tetap membayar, sedangkan yang tidak mampu juga harus mendapatkan haknya untuk ikut menerima pendidikan dengan baik dan tidak menjadi korban kebijakan BOS maupun buku geratis, hanya karena tidak tepat sasaran.

Tapi pengawasan ini juga merupakan hal yang sangat memberatkan, karena buktinya bapak presiden (SBY) dan bapak ketua MA (Hendarman S) tidak bisa menjamin anak buahnya untuk bertindak dengan benar, karena yang mengawasi mereka selanjutnya hanya dirinya sendiri dan Allah Yang Maha Melihat, tapi para aparat keadilan telah sengaja menganggap Allah itu tidak melihat (na’udzubillahi min dzalik) dengan cara memainkan rasa keadilan rakyat, bahkan bertindak seperti wayang, sedangkan dalangnya adalah orang2 berduit yang ingin selamat dari jeratan hukum yang mereka pikir Indonesia masih bisa dibeli hukumnya (ternyata terbukti, khan…) walau sekarang telah menjadi pertentangan antara Cicak (KPK), Buaya (POLRI) dan Godzilla (MA)

Semoga para pemimpin kita baik Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif dapat bertindak dengan penuh tanggung jawab, karena “yang melihat dan memantau hanya Allah saja”, kata SBY dan Hendarman