Diklat PPAKN 2008

Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Negara

Kilas-Balik UU Bidang Keuangan Negara & Agenda Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah

Pokok Bahasan

  • Identifikasi kelemahan manajemen keuangan pemerintah yang lama
  • Cakupan agenda reformasi keuangan negara
  • Perangkat peraturan per-uu-an
  • Filosofi dan pokok-pokok reformasi masing-masing bidang manajemen keuangan negara
  • Pokok-pokok materi UUKN

Kelemahan dibidang Penganggaran

  • Fungsi perencanaan yang belum tegas benang merahnya dengan penganggaran;
  • Institusi penganggaran yang terbelah antara anggaran rutin dan pembangunan;
  • Anggaran yang berorientasi pada input, bukan output atau outcomes;
  • Landasan pelaksanaan hak bujet legislatif yang belum tersedia.

Kelemahan dibidang Pelaksanaan Anggaran

  • Fungsi financial management yang tidak terpadu, dan fungsi operasional yang belum optimal (let the managers manage);
  • Dukungan pembiayaan alternatif yang belum tersedia setelah independensi BI;
  • Duplikasi dan akumulasi sehubungan dengan pemisahan anggaran rutin dan pembangunan;
  • Penyelenggaraan fungsi treasury (kas, piutang, utang, investasi, aset lain) yang jauh dari optimal.

Kelemahan akuntansi dan pertanggungjawaban

  • Tanggung jawab kementerian thp penggunaan anggaran belum cukup tegas;
  • Belum tersedia standar akuntansi bagi pelaporan keuangan pemerintah, dan belum jelas otoritas pembuat standar dimaksud.
  • Laporan keuangan hanya meliputi realisasi anggaran dan penyajiannya sangat lambat.
  • Fungsi pemeriksaan yang kurang efektif dan tumpang tindih;

Agenda reformasi: Dari Hulu Sampai ke Hilir

  • Reformasi bidang Perencanaan & Penganggaran.
  • Reformasi bidang Pelaksanaan Anggaran.
  • Reformasi bidang Perbendaharaan, dan Sistem Penerimaan & Pembayaran.
  • Reformasi bidang Pengelolaan Kas, Piutang, Barang Milik Negara, dan Kewajiban Pemerintah
  • Reformasi bidang Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban
  • Reformasi bidang Pemeriksaan dan Sistem Pengendalian

Agenda reformasi: Perangkat Perubahan

  • Perubahan Hukum & Peraturan Per-UU-an
  • Penataan ulang sistem, prosedur, dan kalender
  • Penyesuaian kelembagaan/organisasi
  • Perubahan kerangka perilaku
  • Peningkatan kapasitas personil
  • Penyediaan sarana kerja
  • Perwujudan kepemimpinan/leadership baru

PERANGKAT HUKUM

  • UU Keuangan Negara (UU No.17/2003, 5 April 2003)
  • UU Perbendaharaan Negara (UU No.1/2004, 14 Januari 2004) à Menggantikan ICW & RAB
  • UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU No.15/2004, 19 Juli 2004) à Menggantikan IAR

Note: Paket RUU ini disiapkan oleh Tim ke XIV dan diajukan kpd DPR pada 29 Sept. 2000

Filosofi: Basis KINERJA à Outputs & Outcomes

  • Diferensiasi dan Integrasi fungsi Perencanaan & Penganggaran
  • Klasifikasi universal: (i) organisasional, (ii) fungsi/ subfungsi/program/kegiatan, dan (iii) jenis belanja
  • Budget horizon extension (MTEF), untuk 2 thn
  • Kalender perencanaan dan penganggaran yang jelas
  • Peranan legislasi yang lebih jelas

Filosofi: Let the manager manage

  • Fungsi eksekusi program/kegiatan secara paripurna
  • Penyerahan otorisasi pembebanan anggaran kepada pengguna/kuasa pengguna anggaran
  • Fleksibilitas dalam rincian DIPA dan revisi POK
  • Dukungan imprest funds melalui Bendahara
  • Penyediaan Pola Pengelolaan Keuangan BLU

Filosofi: Pelayanan yang cepat

  • Fungsi Menkeu selaku treasurer: efficient collection, secured deposit, and immediate payments
  • Simplifikasi dokumen pendukung SPM
  • Percepatan pelayanan pencairan dana
  • Pemberian uang persediaan bagi satker
  • Perencanaan kas à jadwal penerimaan dan pembayaran

Filosofi: (i) Kas, Piutang, dan BMN adalah aset ekonomis, (ii) Kewajiban mengandung risiko

  • Introduksi Treasury Single Account (TSA)
  • Perubahan hubungan dgn BI thp rekening pemerintah
  • Operasi pasar uang terhadap surplus atau defisit operasional
  • Manajemen BMN yang komprehensif (perencanaan, sertifikasi, pemanfaatan, pengalihan/penghapusan, pelaksanaan kerja sama)
  • Manajemen investasi (jk menengah & panjang)
  • Manajemen piutang (termasuk penghapusan)
  • Manajemen utang (termasuk risiko)

Filosofi: Akuntabilitas & Transparansi

  • Setiap Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran wajib selenggarakan akuntansi
  • Menkeu tetapkan sistem akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yg disusun oleh komite independen
  • Laporan keuangan komprehensif (LRA, Neraca, LAK & CaLK) dihasilkan dari proses akuntansi
  • Kalender akuntansi & pelaporan yang timeliness
  • Merger Laporan Kinerja pada Laporan Keuangan
  • Pernyataan tanggung jawab oleh Kasatker/KDH/Menteri


Filosofi: Revitalisasi Audit Eksternal dan Simplifikasi Audit Internal

  • Pemberian OPINI audit oleh BPK atas LK
  • BPK dapat pula melakukan (i) audit kinerja dan (ii) audit dengan tujuan tertentu (special examinations)
  • Tanggapan pihak yang diperiksa wajib dicantumkan pada laporan audit BPK
  • Laporan audit terbuka untuk umum
  • Tingkat tanggung jawab yang berbeda: Kebijakan – Pelaksanaan Kegiatan – Administratif – Fiduciary
  • Penyederhanaan organisasi audit internal pemerintah

POKOK-POKOK MATERI UU-KN

  • DEFINISI “KEUANGAN NEGARA” (psl 1, 2, penjelasan)
  • Pengaturan kekuasaan keuangan negara (psl 6)
  • Pengaturan tugas Pengelola Fiskal vs. Pengguna Anggaran
  • Ketentuan penyusunan dan penetapan APBN/D à gross principle, comprehensive, result based
  • Ketentuan pelaksanaan APBN/D à allotment, perubahan, dan laporan perkembangan
  • Ketentuan pertanggungjawaban à pelaporan keuangan berdasarkan akuntansi
  • Pengaturan hubungan keuangan antar-pemerintahan, BI, BUMN/S, dan lembaga asing
  • Ketentuan pidana/sanksi

INTI PERUBAHAN MENURUT UU-KN

  • Penegasan perbedaan wewenang menteri teknis sbg manajer program (COO) dan menteri keuangan sbg manajer fiskal (CFO)
  • Penganggaran berbasiskan hasil (Outputs)
  • unifikasi anggaran dalam klasifikasi 3 dimensi (Organisasi, Fungsi, dan Jenis Belanja)
  • Penerapan mtef (Kerangka Jk. Menengah)
  • Proses legislasi anggaran diperjelas
  • Hubungan keu. antarlembaga dan badan usaha diatur
  • Laporan Pert. Jawaban keuangan & standar akuntansi
  • Level akuntabilitas & sanksi penyimpangan
  • Menuju pola anggaran akrual (2008)

Download per Materi Presentasi:

Pembukaan; Manajemen_Kas-Aset-Hutang; Perencanaan_Penganggaran; RKAKL_DIPA; Dasar-Dasar_Akuntansi; KK_Isi-Laporan_Keuangan; Koreksi_KDP-Konsolidasi; SimakBMN; SAPP_SAI; Analisa_Laporan-Keuangan

Download per Sesi Presentasi:

Kas, Aset, Hutang

Perencanaan & Penganggaran, RKKL-DIPA

Dasar-dasar Akuntansi

KK-Neraca, LRA, CaLK dan LAK

Koreksi KDP dan Konsolidasi

Simak-BMN

SAPP, SAI, BAPP dan BLU

  • Asumsi APBN
  • Akuntansi Bagian Anggaran Pembiayaan & Perhitungan
  • Jurnal Standar_BAS
  • Jurnal Standar_Neraca
  • Jurnal Standar_PiutangPNBP
  • Jurnal Standar_ReviewLK
  • Jurnal Standar_KoreksiKesalahan
  • Jurnal Standar_PiutangBelanja
  • Jurnal Standar_MPN
  • Koreksi Kesalahan Belanja YMHD
  • LK BLU
  • Bagan Akun Standar
  • Sistem Akuntansi Instansi
  • PMK 156 Th2008_Dana DKTP
  • Piutang PNBP Review
  • SiAP LK-BLU
  • LK Satker

Aplikasi SAK-Satker

Pelaporan Analisa Keuangan

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: